Channel9. Id-Jakarta. Di tengah gelombang kritik terhadap WhatsApp yang berbagi data Facebook, pakar Keamanan Siber Ruby Alamsyah menilai bahwa regulasi soal perlindungan data di Indonesia belum jelas.
“Undang-undang perlindungan data pribadi ini harus segera disahkan, karena kita tak punya regulasinya, pemerintah tak bisa berbuat banyak untuk bertindak tegas ke aplikasi sejenis WhatsApp ini,” tandas Ruby, Kamis (14/1).
Ruby mengambil contoh Turki yang berani tegas hingga menyelidiki WhatsApp soal privasi data, karena sudah punya undang-undang yang tegas.
Ia berpendapat, kepanikan yang terjadi di Indonesia terjadi akibat penerjemahan aturan yang tak jelas. Padahal, lanjutnya, data-data yang diambil oleh WhatsApp hanya beberapa aspek, di antaranya: nomor pengguna, seberapa sering pengguna mengakses aplikasi tersebut, informasi perangkat pengguna, zona waktu dan provider seluler.
Ruby menilai aspek tersebut lumrah diambil dan kebiasaan aplikator untuk mengolah data pengguna. Tujuannya untuk mempermudah pengiklan untuk memasang iklan di slot iklan pada aplikasi tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah tersebut untuk melakukan monetisasi demi keuntungan.
“No free for lunch, kalau kita mau pakai aplikasi tersebut secara gratis, harus ada yang dikorbankan atau dibayar, itu salah satu return-nya. Aplikator melakukan monetisasi untuk meraup keuntungan,” kata Ruby.
Apa yang dilakukan WhatsApp juga dilakukan oleh platform lain, seperti Google. Ruby menjelaskan bahwa Google juga melakukan pengambilan data pengguna Gmail dan Google Chrome sejak 2016 untuk slot para pengiklan.
Lebih lanjut, Ruby kembali mengaskan pentingnya peran pemerintah untuk membangun regulasi yang jelas.
“Pemerintah harus memastikan TNC menggunakan bahasa yang jelas, bukan bahasa hukum, menggunakan bahasa Indonesia, dan dapat dimengerti masyarakat luas. Kalau di Eropa tidak boleh tuh tulis aturan yang sulit dimengerti,” kata dia.
(LH)
