Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan bahwa PAN ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Ia menyatakan PAN tulus ingin membantu Jokowi di periode kedua tanpa syarat apapun.
“Kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye (Jokowi),” kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Bara menyebut saat ini arah politik PAN memang cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut Bara pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mendukung Jokowi tanpa syarat merupakan sikat resmi partai.
“Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan. Itu merupakan sikap resmi PAN. Karena pada dasarnya kami menghormati Pak Jokowi sebagai pemenang pilpres,” ungkapnya.
PAN sangat menghormati Jokowi sebagai pemenang pilpres yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin lima tahun mendatang. Jokowi dinilai mampu membawa Indonesia lebih baik di bawah kepemimpinannya, Terkait pembagian jatah kursi menteri itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.
“Kita harus hormati itu dan kita ini memakai sistem presidensial. Sistem presidensial itu presiden memiliki otoritas dan prerogatif untuk membentuk kabinet,” ujarnya.
Bara mengatakan, dalam sistem presidensial pemerintahan atau menteri pembantu presiden ditentukan sepenuhnya oleh presiden. Maka dari itu, syarat yang sebelumnya dicetuskan Amien Rais untuk rekonsiliasi, yakni porsi pembagian jabatan 45:55 dinilai bertentangan dengan presidensial.
“Itu hak presiden, pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin tanpa syarat. Pernyataan Zul ini menanggapi pertanyaan soal porsi rekonsiliasi ’55-45′ ala Amien Rais.
“Haknya apa? Haknya itu punya hak prerogatif menentukan. Oleh karena itu, kabinet atau apa pun namanya pembantu, jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita nggak pakai syarat-syarat. Kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia,” ujar Zul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
