Channel9.id – Jakarta. Tahun ajaran baru akan segera dimulai, dan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sekolah-sekolah siap dijalankan, namun kembali dihadapkan dengan melonjaknya kasus Covid-19, merupakan fakta yang harus segera direspon secara tepat dan bijaksana.
“Salah kebijakan politik, katakanlah, bisa direvisi dalam satu malam, salah kebijakan ekonomi bisa dikoreksi dalam satu kwartal atau semester, tetapi salah kebijakan pendidikan memerlukan belasan tahun untuk membenahi, selain juga bisa menyebabkan learning loss, atau bahkan lost generation,” kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi daring Syndicate FORUM Seri Pendidikan dengan bertajuk, “Harap-Harap Cemas PTM Terbatas: Mencari Solusi Pembelajaran di Tengah Pandemi”, yang digelar Untuk mengulasnya, pada Jumat, 2 Juli 2021.
Dalam diskusi tersebut tampil juga sebagai narasumber, yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar – Ditjen. GTK Kemendikbudristek RI Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A.; dan Pengamat Pendidikan sekaligus Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan.
Ari melanjutkan, pada Juli 2021 ini tahun ajaran baru akan segera dimulai, dan utamanya perlu solusi mengatasi kesenjangan pendidikan akibat pandemi.
“Gotong-royong pendidikan merupakan solusi pembelajaran di tengah pandemi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Ari.
Baca juga: P2G Apresiasi Pemberian Vaksinasi Anak 12-17 Tahun
Menurut Ari, semua warga negara mempunyai tanggung jawab bersama mencari solusi terbaik untuk terobosan pembelajaran sekolah di tengah pandemi. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR dan stakeholder terkait telah menyiapkan strategi kebijakan untuk pelaksanaan PTM Terbatas seraya menyiapkan skenario pembelajaran sekolah di tengah pandemi, apabila kasus Covid-19 masih belum terkendali.
“Dampak pandemi memukul tidak hanya ekonomi, tetapi juga paling terdampak di Pendidikan,” ucapnya.
Ditjen. GTK Kemendikbudristek RI Rachmadi Widdiharto, mengatakan bahwa Kemendikbudristek telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari satu setengah tahun ini.
“PTM Terbatas merupakan salah satu kebijakan yang kita harapkan bisa menjadi solusi alternatif pembelajaran di masa pandemi,” kata Rachmadi.
Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, bahwa seiring fluktuasi dinamika yang terjadi dalam kondisi pandemi, di mana dalam satu setengah tahun ini perubahan berlangsung demikian cepat. Kebijakan ataupun rencana yang sudah dibangun matang harus kembali disesuaikan dalam pelaksanaanya.
“Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran,” kata Rachmadi.
Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, serta perhatian pada tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi.
Dalam paparan Kemendikbudristek tentang PTM Terbatas, tampak jelas bahwa segala sesuatunya telah disiapkan secara detail dengan matang, dari urusan strategi sampai detail teknisnya.
Terkait jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang sudah divaksin, misalnya, hingga 14 Juni 2021, jumlahnya sudah mencapai 1,84 juta, atau sekitar 33 persen dari total 5,6 juta PTK. Sementara untuk pelaksanaan PTM Terbatas ini sendiri sudah ada sejumlah satuan pendidikan yang telah menjalankannya.
“Tiga puluh tujuh persen satuan pendidikan dari yang sudah melapor telah melaksanakan PTM Terbatas,” imbuh Rachmadi.
“Dan dari jumlah itu, ada 1,6 persen melaporkan terjadinya penularan covid di satuan pendidikannya,” pungkasnya.
IG
