Politik

PARA Syndicate: Pj Gubernur DKI Harus Miliki Kemampuan Tuk Halau Politik Identitas

Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyampaikan, calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan harus memiliki kemampuan membentuk politik kebangsaan untuk meredam politik identitas di masyarakat Jakarta akibat Pilkada 2017. Kemampuan itu penting apalagi menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Diketahui, Anies Baswedan akan mengakhiri jabatan kepala daerah DKI periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, kemendagri dan DPRD DKI Jakarta akan mengajukan 6 calon kepada Presiden. Dari situ, akan dipilih pengganti Anies Baswedan sampai 2024.

“Masalah Jakarta salah satunya adalah pembelahan. Masih ada polarisasi dan politik identitas sampai saat ini. Cebong-kadrun masih kuat. Nah, jangan sampai relasi itu tetap dilanjutkan. Penunjukkan Pj gubernur harus menjadi contoh. Contoh yang memang harus dilaksanakan sebagai upaya konkret dan keseriusan pemerintah adalah calon yang memiliki kemampuan membentuk politik kebangsaan demi melawan politik identitas atau politik pembelahan,” kata Ari, Jumat, 9 September 2022.

Baca juga: Direktur Riset CSIIS: Juri Ardiantoro Sosok Tepat Pj Gubernur DKI

Menurut Ari, kemampuan membentuk politik kebangsaan diperlukan untuk mengembalikan persatuan nasional. Kemampuan itu juga bisa memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

“Jangan sampai pembelahan masyarakat itu tidak diselesaikan dengan baik. Pembelahan itu dimulai dari DKI Jakarta dan bisa merambat ke daerah lain. Semoga Pj gubernur bisa menata Jakarta. Pj harus bisa mengakomodasikan kepentingan integritas kebangsaan dan penguatan politik kebangsaan,” kata Ari.

Selain kemampuan itu, Ari menilai ada tiga kriteria yang harus dimiliki para kandidat Pj gubernur. Ketiganya yakni netralitas, integritas, dan profesional.

“Pertama itu Netral. Prinsip netral itu penting. Sosok yang dicalonkan harus parsial. Enggak punya relasi politik dan kekuasaan. Meski memiliki posisi ASN tapi jangan ada rekam jejak kekuasaan. Sosok itu harus betul-betul netral karena ini penting untuk membangun netralitas,” kata Ari.

Karakter kedua yakni integritas. Calon Pj Gubernur harus memiliki integritas anti korupsi. Jejak rekam mereka harus bagus.

“Ketiga itu profesional. Punya jenjang karir dengan kinerja unggul dengan kementerian dan birokrasi. Ini menjadi poin penting. Sehingga kepercayaan publik bisa meningkat,” ujarnya.

HY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  40  =  46