Channel9.id – Jakarta. Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan bahwa praktik korupsi sudah terjadi sebelum Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibentuk.
“Sekarang korupsinya terjadi di sini, sebelum ke sini sudah korupsi sekarang. Mau membuat anggaran, saudara, membuat anggaran gitu, APBN-nya belum jadi udah tawar menawar. Tawar menawar sekarang,” ungkap Mahfud saat dialog kebangsaan bertajuk “Strategi Nasional di bidang Polhukam Guna Antisipasi Dinamika Politik Global” di Lemdiklat Polri disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (21/8/2023).
Mahfud mencontohkan praktik tawar-menawar yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia mengatakan kepala daerah menyuap anggota dewan agar proyek yang diinginkan diusulkan dan masuk ke dalam APBN.
“Misalnya saya gubernur, saya ingin menunjukan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini, lobi ke Jakarta. DPR tolong dong diusulkan, saya mau membuat rumah sakit di sana. Gubernur sana, tolong dibuat kan saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana, saya mau membuat sekolah di sana. Lobi sebelum APBN-nya jadi, datang ke DPR. ‘Berapa anggarannya?’ ‘Rp 200 miliar’ ‘Oke nanti saya masukan di APBN Rp 200 miliar, tapi bayar dulu sekarang 7 persen’,” beber dia.
Sebaliknya Mahfud menjelaskan, korupsi zaman Soeharto terjadi karena adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Di mana korupsi zaman tersebut menguntungkan Soeharto, keluarga beserta kolegannya yang terjadi pada tingkat pelaksanaan proyek sehingga merugikan negara.
“Uangnya belum ada, ditulis aja belum, sudah disuruh bayar 7 persen. Belum jadi ini anggaran sudah dikorupsi di sini. Itu yang masuk-masuk penjara itu menyuap untuk masuk APBN. Zaman Pak Harto tuh nggak ada,” ucapnya.
Mahfud mengungkapkan korupsi saat ini semakin tidak terkendali. Dia mengatakan korupsi menjadi persoalan bersama.
“Itu sebabnya saya katakan, korupsi sekarang semakin tidak terkendali. Sesak nafas kita tuh melihatnya. Coba saya katakan lihat ke atas tuh, oh apa itu pesawat Garuda, oh ada korupsinya itu. Lihat ke laut di Bakamla, di Basarnas korupsi lagi . Ke hutan, korupsi di hutan, ke tambang, korupsi di tambang, kesehatan, rumah sakit, korupsi di rumah sakit dengan obat-obatan. Nah ini persoalan kita sekarang urusan korupsi,” ujar Mahfud.
Baca juga: Tuding Pemerintah Gagal Berantas Korupsi, Begini Balasan Menohok Mahfud Md ke Asrul Sani
