Channel0.id-Jakarta. Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono optimistis pemerintah akan bersikap objektif dalam memutuskan dualisme kepengurusan Partai Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sikap Ketum Demokrat AHY yang segera mendatangi Kemenkumham dan KPU patut diapresiasi. Langkah itu diambil AHY karena masih percaya hukum dapat ditegakkan secara adil.
“Ketum @AgusYudhoyono& @PDemokrat datang ke Kemenhukham, KPU, @PolhukamRI krn masih percaya pemerintah bakal memutus secara obyektif & adil dlm kasus #KLBBodong,” tulis Herzaky di laman Twitter resminya, Rabu (10/3).
Herzaky menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan guna mempertahankan legalitas kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Ia berharap pemerintah dapat meninjau dokomen tersebut secara saksama.
“Kami pun berusaha bantu pemerintah dg bawa dokumen2 yg diperlukan. Jadi, jgn dianggap nekan2.#SelamatkanDemokrasi,” tulis Herzaky.
Sementara itu, Ketua Badan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, dalam laman Twitter resminya berharap pemerintah serius menuntaskan dualisme kepengurusan Demokrat. Ia meyakini kubu Cikeas yang akan mempertahankan legalitasnya.
“Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan formalitas, hard factnya periksa serius, notulensi, peserta dan proses pengambil keputusan juga dikaji serius,” tulis Andi.
“Pengambilalihan seperti yg dilakukan Moeldoko jangan terulang. Depkumham bukan departemen virtual,” cicit Andi.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai.
Keputusan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan “perang mencari keadilan”.
IG
