Channel9.id, Jakarta. Pengurus Besar Federasi Mountaineering Indonesia (PB FMI) dan Papua Mountaineering Association (PMA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengelolaan kegiatan pendakian di Pegunungan Jayawijaya, Papua, Sabtu (7/2/2026). Kerja sama ini mencakup peningkatan standar keselamatan, sertifikasi internasional, serta pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
Penandatanganan MoU program bertajuk Nataraga (Penataan Ragam Alam) dilakukan di Jakarta. Kedua organisasi menargetkan pengelolaan kawasan pegunungan yang lebih profesional dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar.
Ketua Umum PB FMI Mayjen Marinir (Purn.) Buyung Lalana mengatakan kemitraan tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi alam Indonesia sebagai penggerak ekonomi masyarakat, dengan mengedepankan standar keselamatan pendakian.
“Nataraga kami dorong agar kegiatan pendakian memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dengan prinsip keselamatan maksimal dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PMA Maximus Tipagau menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan citra Pegunungan Papua, khususnya Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid yang termasuk jajaran Seven Summits dunia, sebagai destinasi pendakian berstandar global.
Ia menambahkan, pendekatan pengelolaan ke depan akan lebih menekankan aspek humanis dan profesional, termasuk dukungan kehadiran Polisi Pariwisata guna menjamin keamanan wisatawan.
PMA juga memprioritaskan tiga program utama, yakni pelatihan dan sertifikasi internasional bagi pemandu dari Orang Asli Papua (OAP), penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan wisata yang inklusif, serta peningkatan layanan kesehatan dan tim penyelamatan (rescue) di kawasan gunung.
Sekretaris Jenderal PB FMI dr. Muhammad Iqbal El Mubarak menambahkan, keselamatan pendaki menjadi fokus utama melalui standardisasi peralatan, pemeriksaan kesehatan, dan sistem tanggap darurat yang lebih terintegrasi.
“Kami ingin menciptakan ekosistem pendakian yang aman dan profesional, sekaligus meningkatkan kompetensi pendaki nasional agar diakui secara internasional,” katanya.
Program ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, KLHK, Kementerian Koperasi dan UKM, serta aparat TNI dan Polri. Kerja sama tersebut juga mencakup pembenahan sistem evakuasi darurat dan penyederhanaan koordinasi lapangan.
Melalui MoU ini, kedua pihak berharap pengelolaan pendakian di Jayawijaya dapat berjalan lebih tertata, aman, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua.
