Channel9.id – Jakarta. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025. Imbasnya, program sekolah unggul garuda juga terkena efisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun dari pagu awal Rp2 triliun.
“Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran saat Indonesia Merdeka. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.
“Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu, ketika membebaskan Irian Barat, ketika kita membantu negara-negara Asia Afrika untuk merdeka, kita tidak berbicara anggaran dulu, kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” terang Hasto.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP selalu mengajarkan demokrasi dan kedaulatan rakyat kepada kadernya. Ia menilai, suara rakyat ingin agar efisiensi serta akuntabilitas anggaran dapat dilakukan.
Hasto menuturkan, kepala daerah PDIP di berbagai wilayah telah menyiapkan strategi agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Ia mengatakan partainya juga mengajarkan agar kepala daerah dari PDIP mengutamakan program rakyat.
“Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, misalnya dari Kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan,” tuturnya.
Adapun pemerintah Presiden Prabowo sedang menerapkan efisiensi anggaran. Instruksi penghematan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025, yang kemudian ditegaskan melalui aturan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan efisiensi anggaran kementerian/lembaga 2025 sebesar Rp 256,10 triliun. Anggaran yang akan diefisiensikan meliputi belanja operasional dan non-operasional, namun tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).
Baca juga: Singgung Politik Pecah Belah, Prabowo: Ada yang Ingin Pisahkan Saya dengan Jokowi
HT
