Channel9.id – Jakarta. Menko Marinves Luhut Pandjaitan mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menyatakan, Luhut tidak memiliki kapasitas untuk berbicara seperti itu. Alasannya, berbicara politik, hukum dan keamanan adalah ranah Menkopolhukam. Sedangkan, berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, ranahnya mendagri.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, usai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia Dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Senin 14 Maret 2022.
Baca juga: Penundaan Pemilu 2024, SETARA Institute: Kedaulatan di Tangan Rakyat
Hasto lantas mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilu 2024.
Lagi pula, kata Hasto, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak seperti persoalan kerakyatan misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto lagi.
PDIP lantas menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang nenjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Di samping itu, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” Tegas Hasto.
Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajarankabinetnya,” pungkas Hasto.
HY
