Channel9.id – Jakarta. PDIP memperpanjang masa jabatan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Ia tetap melanjutkan posisinya di kepengurusan partai hingga 2025.
Prosesi pelantikan perpanjangan kepengurusan dipimpin langsung Megawati di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Megawati membacakan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.
“Bahwa saya untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang 2025, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, AD ART PDIP 2019, Piagam, dan Program Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku,” kata Mega diikuti seluruh jajaran DPP yang hadir.
Hingga 2025, Hasto dibantu beberapa nama baru di posisi Wakil Sekjen. Mereka adalah Utut Adianto sebagai Wasekjen Bidang Internal, Wasekjen Bidang Pemerintahan Arif Wibowo, Wasekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati, Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, dan Wasekjen Bidang Kesekretariatan Aryo Adhi Dharmo.
Dalam pelantikan ini, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk bidang yang berbeda hingga 2025.
Dalam kepengurusan baru, Ganjar menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian.
Keduanya dilantik bersama beberapa nama lain, seperti Ronny Talapessy, Rano Karno, Deddy Yevry Sitorus, hingga Adian Napitupulu.
Selain Hasto, sejumlah nama-nama pengurus DPP PDIP lain tetap menjabat di posisi lamanya dan diperpanjang hingga 2025. Di antaranya Puan Maharani sebagai Ketua DPP Bidang Politik, serta Prananda Prabowo sebagai Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
Adapun wacana pencopotan Hasto dari posisi Sekjen sempat menguat bersamaan dengan proses hukum Hasto di KPK dan Polda Metro Jaya usai dirinya terseret kasus Harun Masiku.
Namun wacana itu sempat dibantah. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tak ada pembicaraan di internal partainya mengenai penggantian Sekjen usai Hasto Kristiyanto diperiksa KPK.
“Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai,” kata Said di kompleks parlemen, Senin (24/6/2024).
HT
