Channel9.id, Jakarta – Pakar telematika Roy Suryo menyayangkan penjelasan dari pemerintah terkait penyebab gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang baru dilakukan setelah 4 hari terkena serangan siber, yaitu 20 Juni 2024. Untuk diketahui, gangguan sistem pada PDN Kominfo itu berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.
Dia menilai hal tersebut sangat terlambat dan transparansi pemerintah sangat dipertanyakan.
“Kedua, pemulihannya sangat lambat. Ini bukti tidak berjalannya disaster recovery center atau DRC, artinya backupnya tidak ada. Kalau ada backup otomatis mereplace dan kita tidak perlu memusingkan adanya romsemware tidak usah karena sudah ada backupnya,” ujar Roy dalam keterangan videonya, Senin (24/6/2024).
Roy menjelaskan seperti sudah disampaikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa PDN sementara yang ada di Surabaya itu terkena ransomware yang dilakukan lockbit 3.02, sebuah organisasi yang memang sering melakukan peretasan.
“Yang dulu lockbit 2.0 yang dulu meretas Bank Syariah Indonesia dan kali ini minta tembusan USD8 juta atau lebih Rp260 miliar. Yang saya sayangkan adalah penjelasannya sudah lebih 4 hari semenjak 20 Juni lalu. PDN ini kebingungan karena backupnya tidak ada atau tidak berjalan. Sehingga memikirkan bagaimana membayar USD8 juta ini. ini benar benar sangat mengecewakan,” tuturnya.
“Kemenkominfo dalam hitungan saya sudah kalah 4-0. Banyak sekali yang terjadi kekonyolan pada institusi ini,” tambahnya.
Pertama, lanjut mantan Menpora itu, Kominfo kalah oleh situs hoax ela elo yang katanya akan menggantikan twitter, ternyata itu disebut hoax setelah 3 hari berjalan.
“Kedua, mengucapkan selamat ulang tahun kepada presiden kita. tapi ucapan selamatnya lucu, disebut netizen itu ucapan duka cita,” ucapnya.
Ketiga, PDN yang diakui sementara itu tidak mampu mengatasi serangan yang ada.
“Ini baru test the water sebenarnya, nanti akan terjadi dengan PDN yang dirancang dengan biaya ratusan ribu euro yang itu Rp2,7 triliun yang dibangun di Cikarang juga di Batam dan IKN serta Labuan Bajo,” ujarnya.
Dia pun berharap, pemerintah serius mengatasi ini karena terkesan data nasional mudah diretas dan diobral.
“Jangan lagi data data ini mudah diretas dan diobral seperti ini. Peretasan peretasan ini banyak. Kalau Indonesia punya data dan tidak ada backup bagusnya ngapain dibuat PDN. Buat apa terburu buru meletakkan semuanya pada PDN. Jangan terburu burulah seperti IKN membuat semuanya harus kejar tayang,” tuturnya
“Ingat data is the new oil data sangat berharga. Tapi pengelolanya kalau sembrono seperti ini, pejabat terkait harusnya mundur. Karena ini fatal. Saya khawatir ke depannya tidak hanya kalah 0-4 tapi bisa 0-5, 0-6 dan seterusnya,” tandasnya.
