Channel9.id-Jakarta. Berbagai pihak menilai bahwa pejabat negara yang hidup bermewah-mewahan dan pamer ke publik mencerminkan timpangnya keadilan di Indonesia. Pancasila sila ketiga: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia lantas disangsikan karena tak diamalkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut merespons hal itu.
Wakil Ketua BPIP Karjono menjelaskan bahwa kekayaan pejabat atau pegawai negeri bisa dihitung dan transparan ke publik. “Jika kekayaan mereka lebih banyak dari yang seharusnya mereka dapatkan, maka jadi pertanyaan besar. Kalau perlu, penegak hukum terlibat untuk mengecek,” ujarnya ketika diwawancara di Radio Elshinta, Senin (27/2).
Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa pegawai negeri tak dilarang untuk merasa “cukup”. “’Cukup’ itu adanya di hati nurani. Artinya pegawai apa pun—entah itu presiden atau apa—hingga profesi apa pun, perasaan kaya atau tidak itu ada di hati nurani,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa “siapa pun dia tak boleh bersikap sombong, memamerkan aset-aset, dan sebagainya.”
Baca juga: Tak Lagi Indoktrinasi, Ini Cara BPIP Tanamkan Nilai Pancasila ke Generasi Muda
Baca juga: Bergaya Hidup Mewah, Ketua KPK Dilaporkan ke Dewan Pengawas
Terlepas dari kepemilikan kekayaan itu, Karjono menegaskan bahwa tugas pokok pegawai negeri sejatinya adalah melayani negara hingga masyarakat. Pelayanan itulah yang akan mencerminkan watak pegawai negeri itu sendiri.
“Kalau pelayanannya baik, tentu mereka akan dikenal sebagai orang yang jujur, berintegritas, dan profesional. Tapi, kalau kerjanya mencari ‘dunia’ saja, ujung-ujungnya akan dipenjara,” pungkasnya.
