Channel9.id, Jakarta – Kebijakan pemerintah mengucurkan dana Rp200 triliun ke lima bank milik negara dinilai belum tentu mampu mendorong pertumbuhan sektor riil. Pelaku industri menilai, tambahan likuiditas di sistem perbankan akan sulit terserap bila tidak dibarengi kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pelaku usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan, suntikan dana jumbo ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar mampu menyalurkan kredit ke sektor riil, termasuk manufaktur. Namun, asosiasi industri menilai efektivitasnya masih bergantung pada arah penyaluran dan kondisi pasar.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki), Abdul Sobur, menyebut ada sejumlah hambatan struktural.
“Kondisi daya beli global masih lemah akibat perlambatan ekonomi di AS dan Eropa. Di sisi lain, biaya produksi dalam negeri seperti energi, logistik, dan bahan baku juga tinggi,” ujarnya, dikutip Kamis (18/9/2025).
Sobur menambahkan, mayoritas pelaku industri furnitur merupakan UMKM yang kesulitan mengakses kredit karena terbentur syarat agunan. Ia menekankan perlunya skema penyaluran yang lebih terarah, misalnya berbasis purchase order ekspor, subsidi bunga khusus padat karya, serta penjaminan pemerintah agar kredit benar-benar bisa diakses oleh pelaku UMKM.
“Kalau dana Rp200 triliun itu hanya disalurkan ke sektor konsumtif atau korporasi besar, dampaknya ke lapangan kerja akan minim. Harus ada mekanisme targeted yang sesuai karakter UMKM dan industri padat karya,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Menurutnya, suntikan dana baru berpotensi membantu sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), asalkan diarahkan pada modal kerja di hilir dengan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri.
“Dengan begitu, modal berputar di ekosistem industri dan memberi multiplier effect,” jelasnya.
Pelaku industri menilai, keberhasilan kebijakan ini juga membutuhkan langkah pendukung di luar sektor keuangan, seperti diplomasi dagang, percepatan perjanjian IEU-CEPA, hingga perbaikan logistik dan energi domestik. Tanpa itu, dana jumbo berisiko lebih banyak tertahan di sistem perbankan tanpa memberi dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi.
