Channel9.id – Jakarta. Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraa (ADPK) Syaifuddin mengusulkan, pengambil kebijakan perlu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila.
Mengingat nilai-nilai Pancasila semakin meredup dan bahkan ditinggalkan oleh banyak pihak. Bila dibiarkan, kondisi tersebut akan merusak tatanan kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara.
“Mengingat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara pada era industri 4.0 ini nampaknya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bangsa dan masyarakat kian semakin meredup dan bahkan ditinggalkan oleh banyak pihak. Kondisi dimaksud jelas tidak menguntungkan bahkan akan merusak tatanan kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara kita di masa sekarang dan masa depan,” katanya dalam rilis yang diterima, Minggu (12/7).
Karena itu, ADPK Pusat mengimbau pengambil kebijakan segera mengambil langkah strategis untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dengan menjalin kerja sama pihak-pihak yang memiliki kompetensi ilmiah dan profesi di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan.
“Khususnya kepada Pimpinan Lemhannas RI, Kemenhan RI, Mendagri RI, Kemendikbud RI, dan lembaga negara terkait lainnya, agar segera mengambil langkah strategis, taktis, terpola, tegas, kongkrit, agar segera dapat membuka diri untuk menjalin bekerja sama terintegratif dan fungsional dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kompetensi ilmiah dan profesi di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan, termasuk dengan ADPK Pusat dan daerah,” katanya.
Pun kerja sama harus diarahkan untuk penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk materi bela negara dan ketahanan.
“Kerja sama dimaksud harus diarahkan untuk melaksanakan program kerja secara bersama-sama yang bersifat kongkrit, efektif dan terukur ke arah penguatan kembali pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila, materi bela negara dan ketahanan nasional terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa kecuali,” lanjutnya.
Program kerjasama itu pula harus menjadi skala prioritas program kerja beberapa lembaga tersebut.
“Lembaga negara yang kami sebutkan di atas karena masalah ideologi Pancasila saat ini kian hari semakin kronis, masa depan keutuhan NKRI semakin terancam. Program kerja sama antar lembaga negara dengan organisasi-organisasi profesi dimaksud sudah sangat mendesak untuk segera di realisasikan sebelum masalah Pancasila sebagai ideologi kebangsaan semakin komprehensif, meluas, sangat parah dan mengakar” ujarnya.
(HY)
