Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur Rp6.445 triliun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 tak hanya akan berasal dari APBN. “APBN menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan,” kata dia, Kamis, 14 April 2022.
Sisanya, kata dia, diharapkan dari peranan BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, selama dua tahun terpaksa dan dipaksa untuk berpindah prioritas kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi saat negara menghadapi pandemi Covid-19. Kesehatan kas negara harus terus dijaga, terutama melalui reformasi fiskal dengan terus memperbaiki sisi penerimaan baik pajak, bea dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak. Selain itu dari sisi belanja yang makin berkualitas baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan yang bijaksana serta inovatif.
“Pengelolaan keuangan negara akan terus ditingkatkan, termasuk dalam hal ini melakukan berbagai inovasi di dalam mendukung peranan BUMN maupun swasta,” kata dia.
Salah satu pendekatan yang penting adalah melalui optimalisasi aset khususnya untuk proyek infrastruktur yang sudah ada dari BUMN, dengan menginjeksikan dana segar melalui INA, bukan dari APBN langsung. Pembentukan INA adalah sebuah momentum penting di mana Indonesia mengembangkan pembiayaan kreatif dengan membuat platform yang sangat kredibel untuk bisa bekerja sama dengan investor investor dari berbagai sumber.
Menkeu menilai akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilar yang sangat penting di dalam memajukan ekonomi Indonesia, terutama dari aspek perbaikan daya saing dan produktivitas. “Bahkan dengan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang begitu banyak, peringkat daya saing Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN,” kata Sri Mulyani.
