Channel9.id – Jakarta. Pemerintah akan menyiapkan aturan untuk menekan barang impor yang banyak dijual di Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kebijakan ini nantinya akan ditentukan pemerintah melalui rapat pada Jumat (6/10/2023).
Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (3/10/2023) petang.
“Kemarin kita rapat dipimpin langsung Pak Presiden (Jokowi), antara lain mengenai border dan post border, juga kawasan berikat yang akan ditata. Mungkin nanti Jumat akan diputuskan, antara lain post border dan border itu. Post border begitu banyak, gak mudah. Oleh karena itu, mungkin nanti akan dijadikan border,” kata Zulhas usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10/2023).
“Itu bukan melarang, tapi agar lebih baik, agar semuanya bisa berkembang dan bagus. Jumat diputuskan di rapat,” imbuh Zulhas.
Mengutip dari laman Kemendag dan Kementerian Keuangan, border adalah wilayah pabean dan post border berarti di luar kawasan pabean. Dengan kata lain, kebijakan post border adalah langkah pemerintah memeriksa barang impor di luar kawasan pabean, seperti gudang importir.
Ketentuan soal post border juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border).
Namun, aturan tersebut sudah dicabut dengan kehadiran Permendag Nomor 44 Tahun 2021 yang kini direvisi menjadi Permendag Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
Zulkifli tak merinci bentuk aturan baru tersebut. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi membawa kebaikan untuk pedagang lokal Indonesia, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Sekarang kita benahi grosir-grosir, pedagang ritel, UMKM. Kita tertibkan juga kalau ada yang ilegal. Sekarang yang akan kita bahas lagi nanti post border dan border,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya barang impor dengan harga murah yang mendominasi pasar perniagaan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Menurutnya, barang impor tersebut telah membanjiri e-commerce hingga 90 persen.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV 2023 Lemhanas RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor karena harganya sangat murah. Bahkan baju kemaren ada dijual berapa, Rp5.000,” kata Jokowi.
Dominasi barang-barang impor di e-commerce, menurut Jokowi, membuat Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Apalagi, lanjutnya, masyarakat saat ini makin ketergantungan dengan harga murah yang membuat pasar dikontrol oleh barang-barang impor.
“Mungkin awal-awal masih Rp 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta, kalau begitu mau apa? Sudah nggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan disitu,” ujar Jokowi.
Ia menilai, harga barang-barang impor itu bisa murah karena praktik predatory pricing, yakni menjatuhkan harga di awal demi menguasai pasar. Para pelaku ekonomi tersebut juga dapat mengantongi data-data terkait perilaku konsumen di Indonesia.
“Artinya di situ ada predatory pricing, mulai bakar uang yang terpenting menguasai data, menguasai perilaku, ini kita semua harus mengerti mengenai ini,” lanjut Jokowi.
Baca juga: Jokowi Geram Barang Impor Murah 90% Banjiri e-Commerce
HT
