Channel9.id, Jakarta. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyepakati langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua, khususnya di RSUD Yowari. Mereka merumuskan kesepakatan itu dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat tersebut. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri beserta jajaran, Pemkab Jayapura, Direktur RSUD Yowari, anggota BP3OKP Papua, serta pejabat terkait ikut menghadiri pertemuan itu.
Ribka mengapresiasi komitmen lintas sektor dalam membenahi layanan kesehatan di Papua. Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah mempercepat perbaikan, terutama dalam manajemen rumah sakit.
“Sesuai hasil rapat lanjutan, kami melihat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik, dengan keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS, PMI, hingga aparat keamanan dari Polres Jayapura,” ujar Ribka.
Peserta rapat mengungkap sejumlah persoalan krusial di RSUD Yowari. Mereka menemukan pasien harus menunggu hingga lima hari di Instalasi Gawat Darurat (IGD), sanitasi dan kebersihan belum memadai, tenaga medis belum menjalankan penanganan sesuai protokol, serta koordinasi rujukan antarrumah sakit masih lemah.
Evaluasi dan Pembenahan Menyeluruh
Menanggapi temuan tersebut, Ribka menegaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap membenahi kondisi di RSUD Yowari. Pemerintah menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mengevaluasi tata kelola rumah sakit secara menyeluruh. Tim evaluasi akan menyusun empat pedoman utama, meliputi aspek keuangan, pelayanan medik, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, serta operasional.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan yang akan membenahi tata kelola manajemen rumah sakit, termasuk kemungkinan bantuan alat kesehatan serta pelatihan bagi tenaga medis,” ujar Ribka.
Pemprov Papua menegaskan komitmennya untuk membenahi masalah dari akar. Pemerintah daerah mengusulkan kolaborasi dengan rumah sakit swasta dan TNI untuk memperlancar distribusi pasien. Selain itu, mereka menggandeng Universitas Cenderawasih guna memperkuat ketersediaan tenaga medis di Papua.
“Saya melihat semangat Gubernur sangat tinggi, dengan sejumlah program strategis, termasuk rencana pembangunan rusun bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Ini langkah yang sangat baik dan perlu didukung bersama,” kata Ribka.
Ribka juga menyoroti persoalan lahan yang menghambat pembangunan infrastruktur pendukung RSUD Yowari. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan sertifikasi tanah agar pembangunan tidak tertunda.
“Kami minta agar sertifikat tanah RSUD Yowari selesai tahun ini sehingga pembangunan sarana dan prasarana bisa berjalan lancar,” tegasnya.
Pengamanan dan Jaminan Kesehatan
Untuk menjaga keamanan, Polres Jayapura menempatkan enam personel di area RSUD Yowari dan mendirikan pos pengamanan. Langkah ini merespons keluhan pasien terkait gangguan dari oknum di sekitar rumah sakit.
Di sektor jaminan kesehatan, Ribka menjelaskan Kementerian Sosial menyesuaikan data desil sesuai kebijakan nasional dan mengaktifkan kembali peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya nonaktif.
“Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal proses perbaikan ini secara menyeluruh dan mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan,” pungkasnya.
