Channel9.id-Jakarta. Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengakui bahwa Indonesia butuh Pusat Data Nasional (PDN). Namun, ia berpesan agar pemerintah tak perlu membangunnya sendiri. Ia mengatakan pemerintah bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center, dengan memanfaatkan kapasitas idle data center yang dimiliki mereka. Dengan begitu, pemerintah bisa memangkas anggaran yang sangat besar.
Adapun data center terdiri dari dua bagian, yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakkan server.
Baca juga: Pentingnya SDM Untuk Bangun Pusat Data Nasional
Untuk membangun gedung data center, pemerintah memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, Ardi menekankan pemerintah untuk melakukan kolaborasi dan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, seperti yang dimiliki perusahaan-perusahaan anggota Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro).
Ardi menyebut penyelenggara data center Indonesia mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional. Dengan kondisi seperti ini, jelasnya, pemerintah sudah bisa memanfaatkan data center tersebut untuk digunakan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus menggelontorlan anggaran besar.
“Sehingga dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, pemerintah akan menghemat anggaran tak kurang dari 60% dari yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko pemerintah juga bisa ditekan. Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki,” ujar Ardi melalui keterangannya, Minggu (4/7).
Selain itu, Ardi berpendapat, melalui kerja sama dengan IDPro, kemampuan SDM pemerintah dalam mengangani data center juga bisa meningkat. Ia akan menyayangkan jika pemerintah tak bekerja sama dengan IDPro dan memanfaatkan properti yang saat ini banyak yang idle.
“Jika pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut? Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu lama. Tugas utama pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi,” urai Ardi.
Lebih lanjut, Ardi mengatakan pemerintah harus paham betul ekosistem, perkembangan industri data center, dan aspek legal. Pemerintah harus mengemas dan melihat proyek ini secara jeli. Sehingga SDM dan ekosistem ekosistem industri teknologi masa depan bisa berkembang.
“Pemerintah jangan hanya berfikir proyek semata. Saya ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber nasional,” pungkas Ardi.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membangun sendiri data center sebagai Pusat Data Nasional (PDN), guna menyatukan 2.700 data center pemerintah. PDN ini akan dibangun di Bekasi, Batam, Labuan Bajo, dan ibukota negara baru dengan pembiayaan dari Perancis dan Korea Selatan.
(LH)
