Channel9.id-Jakarta. KawalBansos.ID mengajak siapa saja untuk menjadi relawan yang mengawal penyaluran bansos di lingkungan terdekat agar tepat sasaran, dilansir dari situs resminya. Pengawalan ini sekaligus memantau kesesuaian data di pemerintah dengan di lapangan.
Situs ini juga menampung laporan masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial (bansos) Covid-19. Atau, merasa ada bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga laporan bisa diteruskan kepada otoritas pemerintah yang berwenang.
Salah satu relawan KawalBansos.ID, Endar Supriyanto, dari Lampung Tengah mengatakan, era keterbukaan informasi ini tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah.
“Misalnya, terkait kelayakan bansos pun tidak jelas, tidak tahu untuk siapa. Pada praktiknya di lapangan, justru masih berdasarkan pada data lama. Jadi, yang menerima hanya orang-orang itu saja. Jarang sekali ada update-an. Padahal selama pandemi Covid-19 mestinya ada update-an,” katanya, di konferensi virtual, Jumat (5/6).
Menurut pantauan Endar, data di dinas sosial tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. “Ada yang mencengangkan, ini yang mestinya disikapi pemda. Ada datanya, ada penerimanya, tapi di lapangan tidak diberikan bansosnya. Lewat data dari dinas sosial bisa dicek langsung,” sambungnya.
Di data disebutkan ada suatu desa yang mendapat bansos tunai. Namun, ketika dicek di lapangan, desa ini hanya mendapat bansos pangan. “Padahal nilai antara bansos tunai dan bansos pangan itu berbeda,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Endar, ada pula masyarakat yang tidak tercatat atau tidak mendapatkan bantuan, namun di data pemerintah tercatat sudah dapat bantuan. “Ini data dari pemerintah karut marut,” tambahnya.
“Pemerintah sudah menggelontorkan dana yang jumlahnya cukup signifikan, menurut saya. Tapi pas dicek di lapangan, ternyata tidak sesuai dengan kuota. Padahal kita tahu masyarakat punya hak,” ujarnya. Ia berasumsi semestinya di desa tidak ada lagi orang mengeluh dan mengadu tidak dapat bansos, menimbang dana desa baru disalurkan awal tahun 2020.
Latu Tripurantoko, Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID, mengatakan bahwa perihal data yang tidak sesuai, sebetulnya bisa diselesaikan dengan mudah. “Pemerintah kan sudah punya semua datanya. Pemerintah memang harus turun membantu masyarakat. Harusnya pemerintah bisa melakukan ini, karena sebetulnya mudah,” katanya, di kesempatan yang sama.
Sementara itu, masih di kesempatan yang sama, Inisiator KawalBansos.ID Ari Nurcahyo mengatakan pihaknya memanfaatkan lapor.go.id. untuk mendapat saluran—yang semestinya—terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, serta terintegrasi dengan 34 provinsi dan kabupaten atau kota.
“Jadi harusnya secara sistem informasi, proses tracking itu mudah saja kalau data sudah terintegrasi semuanya. Tapi ini ruwet, karena data tiap daerah tidak diupdate ke situs itu. Ini tentu terkait respons pemerintahnya,” katanya.
Ari menyayangkan pemerintah yang kurang responsif. Buktinya, sejak KawalBansos.ID dirilis per 17 Mei 2020, hingga saat ini baru ada 96 laporan yang statusnya ‘selesai’. Padahal sudah ada 627 laporan yang masuk.
“Saat ini saja tidak responsif, bagaimana mengurus jutaan masyarakat di Indonesia? Mestinya paling tidak berikan laporan update, siapa saja yang menerima hingga yang tidak,” pungkasnya.
Ia dan pihaknya menilai respons pemerintah bertele-tele dan normatif. “Kami mendesak agar respons pemerintah itu jelas. Laporan yang masuk itu mestinya dijelaskan bagaimana kelanjutan dan updatenya. Perihal kriteria dan ketentuan menerima bansos, hanya pemerintah yang menentukan layak atau tidak. Padahal itu juga bagian dari edukasi masyarakat,” pungkas Ari.
Sekadar informasi, KawalBansos.ID akan mengupdate informasi setiap minggu. Nantinya, relawan akan dihadirkan untuk memaparkan proses hingga tantangan selama mengawal bansos.
(LH)
