Channel9.id-Surabaya. Pemprov Jawa Timur (Jatim) terus mengimbau agar warga Jatim yang ada di perantauan tidak pulang kampung alias mudik sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan larangan mudik 2020.
Kalaupun sudah terlanjur tiba di Jatim, maka mereka harus segera singgah terlebih dulu ke ruang observasi yang telah disiapkan di masing-masing desa atau kelurahan yang tersebar di Jatim.
“Ini sebetulnya yang selama ini digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan berlapis bagi mereka perantau yang kembali ke kampung halaman masing-masing. Mereka akan diminta untuk masuk pada ruang observasi selama 14 hari,” jelasnya.
Khofifah memaparkan, untuk saat ini kesiapan ruang observasi setiap kelurahan/desa di Jatim mencapai 86,3 persen atau 7.350 ruang observasi. Angka tersebut, menurut Khofifah merupakan yang tertinggi di Indonesia.
“Ketika koordinasi dengan kepala gugus tugas (Doni Monardo), hari ini jumlah ruang observasi di Jatim mencapai 86,3 persen. Dari jumlah tersebut yang sudah terpakai ada 269 ruang observasi dan yang dikarantina ada 1.469 orang,” paparnya.
Mantan Mensos RI ini menegaskan, para kepala desa dan lurah di Jatim sebetulnya memiliki komitmen yang luar biasa untuk bersama melakukan pemeriksaan secara berlapis. Ruang observasi di tingkat desa membuat pemudik tidak terlalu jauh dengan keluarga, namun tetap menerapkan physical distancing.
“Dengan lokasi karantina yang dengan keluarga ini, maka mereka masih bisa berinteraksi dengan physical distancing yang aman,” sambungnya.
Menurutnya ada enam kota yang perlu terus didorong untuk menyediakan ruang observasi. Yaitu Kota Surabaya yang masih 17,53 persen, Kota Blitar 14,29 persen, Kota Malang 12,28 persen, Kota Madiun 11,11 persen, Kota Batu 8,33 persen dan Kota Probolinggo 6,9 persen.
“Jadi masih ada enam wilayah yang kita harapkan masing-masing akan memaksimalkan di desa dan kelurahannya supaya ruang observasi akan didekatkan dengan keluarga, di mana mereka akan kembali. Sebaliknya, terima kasih pada kabupaten dan kota yang sudah menyiapkan ruang observasi di tingkat desa dan kelurahan yang sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
“Jadi bisa dilihat bagaimana sebetulnya kesiapan masing-masing kabupaten/kota ketika ada warga yang merantau kemudian akan kembali ke kampung halaman masing-masing,” pungkasnya.