Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara atau huntara untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Skema tersebut mencakup huntara terpusat serta huntara in-situ yang dibangun di lokasi rumah warga terdampak.
Penyediaan hunian menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan pascabencana. Jumlah rumah rusak berat di setiap provinsi digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan huntara, hunian tetap, dan dana tunggu hunian.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan pendekatan ganda dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pertimbangan tersebut mencakup aktivitas kerja, pendidikan, serta keterikatan sosial warga di lingkungan asal.
“Jadi, huntara kalau di Aceh Tamiang itu ada dua skema, huntara yang terpusat seperti yang dibangun oleh Danantara, dan juga ada huntara yang in-situ,” kata Abdul di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Sebagian warga memilih huntara dibangun di lokasi rumah lama agar tetap dekat dengan aktivitas sehari-hari. Tercatat sekitar 120 kepala keluarga memilih skema huntara in-situ.
“Sifatnya sementara itu, tetap dibangun di lokasi rumah yang lama karena ada keperluan ke tempat kerja atau ke tempat sekolah dan lain-lain,” katanya.
Selain Aceh Tamiang, pemerintah memantau progres pembangunan hunian pascabencana di wilayah lain di Sumatra. Pemantauan dilakukan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Kemudian, di Sumatra Barat, ini yang untuk DTH itu paling signifikan progresnya. Dari 2.234 yang diusulkan, rekening yang sudah dibuat itu 1.425, dan 792 itu sudah disalurkan,” bebernya.
Percepatan pembangunan hunian sementara juga dilakukan di sejumlah titik terdampak bencana. Pemerintah menargetkan huntara dapat segera ditempati dalam waktu dekat.
“Ini membutuhkan satu atau dua hari lagi untuk finishing, sehingga kita harapkan di awal minggu depan sesuai target,” jelasnya.
HT
