Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mulai mematangkan skema pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi lebih dari 30.000 keluarga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini ditempuh menyusul laporan kerusakan masif permukiman warga akibat rangkaian bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan hunian bagi para pengungsi agar pemulihan kehidupan warga tidak berlarut-larut. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (14/12).
“Presiden menekankan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatra segera diselesaikan,” ujar Teddy, Senin (15/12/2025).
Kebijakan itu disusun berdasarkan hasil peninjauan langsung Presiden ke sejumlah daerah terdampak sejak awal Desember 2025, mulai dari Tapanuli Tengah dan Langkat di Sumatera Utara, hingga sejumlah kabupaten dan kota di Aceh serta Padang Pariaman di Sumatera Barat. Dari kunjungan tersebut, pemerintah mencatat kerusakan rumah warga terjadi secara luas dan memerlukan penanganan lintas sektor.
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Presiden menerima laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan lebih dari 30.000 unit rumah rusak, dengan jumlah berpotensi bertambah seiring pendataan lanjutan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
BNPB mengusulkan pembagian tugas dalam penanganan hunian pengungsi. Pembangunan huntara direncanakan dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana. Sementara itu, pembangunan huntap akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Bagi warga yang memilih tidak direlokasi karena tingkat dampak bencana dinilai tidak terlalu berat, pemerintah akan melakukan perbaikan rumah melalui satgas BNPB.
“Rumah yang rusak tetapi penghuninya tidak perlu pindah akan kami perbaiki,” kata Suharyanto.
Dari sisi anggaran, BNPB mengajukan biaya Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap. Adapun hunian sementara dialokasikan Rp30 juta per unit, dengan luas bangunan sekitar 36 meter persegi dan dilengkapi kamar tidur, fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), serta ruang pendukung lainnya.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan hunian ini menjadi pintu masuk pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak, sembari memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi di seluruh wilayah bencana Sumatra.
