Channel9.id, Tapsel. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan di wilayah Sumatera.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Jumat (27/3/2026).
Pemerintah menyalurkan huntap ini sebagai langkah percepatan pada masa transisi dari tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dimulai 1 April 2026.
Skema Pembangunan Huntap
Pemerintah memberikan huntap kepada warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat. Pembangunan di lokasi ini menggunakan skema komunal dengan dukungan pihak nonpemerintah, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi.
Yayasan Buddha Tzu Chi menargetkan pembangunan 2.603 unit huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat. Paling cepat,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, pemerintah menggunakan dua skema pembangunan huntap, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, warga membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana Rp60 juta dari BNPB yang dicairkan dalam dua tahap. Warga juga bisa menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Pada skema komunal, pemerintah daerah menyediakan lahan, sedangkan Kementerian PKP atau pihak lain membangun kawasan secara terpadu, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah.
Peran Data dalam Percepatan Bantuan
Tito juga mengapresiasi Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang cepat menghimpun dan melaporkan data rumah rusak secara lengkap. Data itu mencakup kategori rusak ringan, sedang, hingga berat beserta identitas warga.
Menurutnya, kecepatan data mempercepat penyaluran bantuan, termasuk huntap. Berkat data yang lengkap, warga terdampak telah menerima berbagai bantuan, seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), Bantuan Isian Hunian (BIH), dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujarnya.
Ia berharap daerah lain mengikuti langkah tersebut. Ia menegaskan, semakin cepat data masuk, semakin cepat Badan Pusat Statistik (BPS) memverifikasi di lapangan.
“Makin cepat, maka BNPB bisa bergerak. Menteri PKP juga bisa segera bergerak,” katanya.
Sementara itu, Maruarar Sirait menilai lokasi huntap sudah tepat. Ia menyebut lokasi tersebut mendukung kehidupan warga karena dekat dengan pasar, sekolah, dan rumah sakit.
“Lokasi ini tepat sekali. Ekosistemnya bagus. Ini sesuai arahan Presiden agar setiap keputusan mempermudah rakyat,” ujarnya.
