Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan skema bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi Rp5 juta dan bantuan penggantian perabot rumah tangga Rp3 juta.
“Kalau untuk rusak berat, otomatis mereka mendapatkan dua jenis bantuan ini, yaitu total Rp 8 juta,” ujar Tito dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Nusantara IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, pemilik rumah rusak berat menerima kedua bantuan tersebut. Untuk kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah menyesuaikan besaran bantuan dengan kondisi di lapangan.
Misalnya, pemilik rumah rusak sedang yang perabotannya ikut terdampak tetap menerima Rp3 juta. Jika rumah hanya rusak ringan tetapi sawah terdampak, pemerintah memberikan stimulus ekonomi Rp5 juta.
“Sama juga mungkin rumahnya rusak ringan tapi sawahnya rusak, itu bisa diberikan bantuan ekonomi Rp 5 juta,” jelasnya.
Pendataan Masih Berlangsung
Tito mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pendataan kerusakan ringan dan sedang. Tim mendata kondisi perabot rumah tangga hingga usaha kecil, seperti warung milik warga.
“Ini yang sedang dalam tahap pendataan dari pemda-pemda. Tapi yang rusak berat otomatis mereka mendapatkan biaya perabotan dan ekonomi,” ungkapnya.
Ia meminta Menteri Sosial segera mencairkan anggaran agar masyarakat segera menerima bantuan.
“Ini kami mohon nanti Bapak Mensos bisa eksekusi anggaran tersebut,” kata Tito.
Dana Tunggu Hunian Hampir Tersalur Penuh
Selain bantuan perbaikan rumah dan stimulus ekonomi, pemerintah menyalurkan dana tunggu hunian bagi korban yang memilih tidak tinggal di hunian sementara (huntara). Pemerintah menetapkan nilainya Rp1,8 juta untuk tiga bulan.
Di sejumlah provinsi, realisasi penyaluran hampir rampung. Aceh mencatat penyaluran 93,87 persen, Sumatera Utara 99,47 persen, dan Sumatera Barat 97,17 persen.
Tito menegaskan pemerintah mentransfer seluruh bantuan langsung ke rekening penerima berdasarkan data nama dan alamat yang telah Badan Pusat Statistik (BPS) validasi.
“Ini semua ditransfer by name by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi BPS,” ujarnya.
