Hot Topic Politik

Pengamat: Hanya Bahtiar yang Bisa Atasi Polarisasi di Akar Rumput Pasca Anies Nyapres 2024

Channel9.id – Jakarta. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar adalah sosok yang tepat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Menurut Trubus, Bahtiar dapat menyelesaikan potensi lahirnya pembelahan masyarakat akibat deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem.

Diketahui, ada tiga nama yang sudah diserahkan untuk menjadi Pj Gubernur DKI ketiganya yaitu Kasetpres Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Bahtiar.

Baca juga: Warga Jakarta Suka Bahtiar Pj Gubernur DKI

“Budi Heru karena kesayangan Istana. Jadi akan membawa pembelahan semakin lebar. Kalau Sekda Marullah dipilih akan kacau. Secara hukum, kalau Sekda naik siapa yang akan menjalankan tugas sekda? Masa sekda angkat sekda. Nanti bisa kacau seperti di Banten,” kata Trubus, Selasa 4 Oktober 2022.

“Hanya Pak Bahtiar yang cocok dan tampil. Sebab Pak Bahtiar netral. Tapi memang akan menjadi tugas berat untuk menyatukan dua kubu yang terus menyerang,” lanjutnya.

Trubus menyampaikan, deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024, membuat masyarakat di tingkat akar rumput (grassroot) kembali bergejolak. Tidak saja terjadi polarisasi, akan muncul pula semacam pembelahan yang berpotensi terjadi kekerasan politik. Kekerasan politik itu akan mengarah kepada peneguhan ideologi masing-masing.

Trubus menilai, pendukung Anies berasal dari kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Mereka akan melakukan berbagai upaya pemaksaan kepada masyarakat untuk mendukung Anies. Jika tidak mendukung, maka akan dikucilkan.

“Kalau engga mau mendukung, misalkan engga ada yang akan melayat karena dianggap berbeda. Meski dari satu Masjid dan sama-sama muslim, tapi dia di luar kelompok Anies tidak akan dibantu. Akan terjadi permusuhan,” ujar Trubus.

Tidak hanya itu, pendukung Anies juga sudah mulai memproduksi isi-isu ujaran kebencian, soal penistaan agama, dan SARA di media sosial. Salah satu materi yang digunakan sebagai pintu masuk yakni soal kenaikkan harga BBM.

“Momen ini akan dipakai mengubah rezim ini. Menurut mereka pak Anies bisa merubah Indonesia ke depan. Jelasnya, momen kenaikkan BBM ini menjadi entry point yang bagus. Materi yang mudah digoreng untuk membangun public trust. Mereka memproduksi apa saja tapi lebih ke persoalan SARA, ketidakpercayaan pada pemerintah, hingga menjelekkan pada pemerintah,” kata Trubus.

Dalam situasi itu, dibutuhkan pemimpin yang netral dan memiliki kinerja tangguh untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Trubus menilai, Bahtiar adalah sosok yang paling tepat.

“Kalau sekarang persoalannya Bahtiar tidak terpilih akan berbahaya. Kalau dari Istana, otomatis pelayanan publik bisa luluh lantah karena kelompok-kelompok tadi akan memainkan isu yang masif,” ujarnya.

Tidak hanya mampu menenangkan iklim politik, Bahtiar juga dinilai cocok menyelesaikan masalah pelayanan di Jakarta. Trubus menilai, selama ini, masalah utama di Jakarta ada di tingkat RT, RW, lurah, dan camat. Mereka tidak memberikan pelayanan yang baik. Mereka masih mempertahankan budaya pungutan liar bahkan jual beli jabatan.

“Sayangnya Anies tidak mau buka masalah itu. Anies hanya menikmati saja. Nah, hanya orang dari Kemendagri yang bisa menggerakan itu,” ujarnya.

“Bahtiar punya kapasitas mengerakkan RT, RW untuk melakukan pelayanan lebih baik. Dia pasti ada gebrakan, yang lain tidak bisa. Apalagi, Heru yang dahulu Wali Kota Jakarta Utara tidak berprestasi. Sekda juga engga banyak berprestasi,” katanya.

Namun, menurut Trubus, Bahtiar harus bisa menyelesaikan masalah daerah penyangga DKI Jakarta. Daerah penyangga selama ini hanya membuat beban masalah bagi Jakarta.

“Misalnya, dana APBD milyaran untuk masyarakat akibat bakar sampah di Bantar Gerbang. Dana hibah itu, bukan buat masyarakat Bantar Gbang. Tapi dikorupsi sama orang Bekasi. Dia mudah melakukan itu karena hanya dana Hibah jadi tidak dikontrol KPK,” pungkasnya.

HY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  59  =  62