Pengamat: Menunda Pemilu 2024 Timbulkan Krisis Pemerintahan

“Menerima wacana penundaan pemilu malah akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini karena dianggap melukai demokrasi dan semangat reformasi,” kata Igor dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu 27 Februari 2022.

Menurut dia, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengaitkan dampak pandemi COVID-19 dengan perlunya memperpanjang kekuasaan, sebagaimana alasan yang disampaikan beberapa pihak bahwa penundaan pemilu bertujuan menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.

Baca juga: Yusril: Hanya Ada 3 Jalan untuk Menunda Pemilu 2024

“Otomatis, pembisik Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan kekuasaan itu justru lebih berbahaya daripada COVID-19 itu sendiri,” ucap Igor.

Akhir-akhir ini berkembang wacana penundaan pemilu 2024 yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Kemudian wacana penundaan pemilu juga disuarakan oleh PAN dan Golkar.

Menurut Igor, wacana yang digulirkan para pimpinan partai politik itu disebabkan keliru dalam memahami hasil survei terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

Hasil survei tersebut, kata Igor, bukan berarti masyarakat menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Hasil dari berbagai survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi dan ekonomi membaik. Akan tetapi, itu bukan berarti publik ingin memperpanjang masa jabatan presiden,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Igor, masyarakat justru akan melihat bahwa memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo lebih banyak memiliki dampak buruk ketimbang menimbulkan manfaat dari aspek politik dan ekonomi.

Ia menuturkan salah satu dampak negatif secara politik terkait perpanjangan masa jabatan presiden adalah masyarakat, khususnya kalangan pemilih yang sebelumnya puas, akan tergeser menjadi pihak yang tidak menyukai kinerja Presiden Joko Widodo.

“Terlebih lagi, secara terbuka pun, Presiden Jokowi sering menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode,” pungkasnya.