Channel9.id, Jakarta. Jumlah pengungsi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus menurun sejak awal Ramadan.
Laporan harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, pada awal Ramadan atau 20 Februari 2026 jumlah pengungsi mencapai 12.994 jiwa. Sebanyak 12.144 jiwa berada di Aceh dan 850 jiwa di Sumut. Sementara itu, Sumbar sudah tidak memiliki pengungsi di tenda.
Data terbaru pada Kamis (5/3/2026) pagi menunjukkan jumlah pengungsi tersisa 6.873 jiwa. Sebanyak 6.187 jiwa berada di Aceh dan 686 jiwa di Sumut.
Dalam waktu kurang dari dua pekan, jumlah pengungsi berkurang 6.121 jiwa atau sekitar 47,1 persen dibandingkan kondisi awal Ramadan.
Percepatan Pembangunan Hunian
Penurunan jumlah pengungsi sejalan dengan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak.
Data BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pemerintah merencanakan pembangunan 18.309 unit huntara di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hingga 4 Maret 2026, pemerintah telah menyelesaikan 12.279 unit atau sekitar 67 persen dari target.
Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap). Dari rencana 36.669 unit huntap di tiga provinsi, sebanyak 1.363 unit masih dalam proses pembangunan. Pemerintah telah menyelesaikan enam unit lainnya.
Pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penyintas bencana. Program ini sudah mencapai 100 persen penyaluran. Sebanyak 10.783 penerima di tiga provinsi telah menerima dana melalui rekening masing-masing.
Selain itu, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 175.211 jiwa atau 47.686 kepala keluarga di 37 kabupaten/kota. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp236,53 miliar untuk program tersebut.
Target Relokasi Sebelum Lebaran
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda, tetapi sudah di huntara atau menerima dana tunggu hunian,” ujar Tito.
