Channel9.id-Jakarta. Selama ini industri kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu tulang punggung perekonomian desa, yang kemudian berandil pada nasional. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Perekonomian Edy Yusuf dalam forum diskusi bertajuk “Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan” di Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Berangkat dari hal itu, petani kelapa sawit di perdesaan harus bisa memberdayakan perkebunan kelapa sawit demi kesejahteraan mereka. Ini termasuk dalam hal pemberdayaan secara “sustainable” atau berkelanjutan.
Edy menjelaskan bahwa guna mencapai tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan, pemerintah terus mendorong kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Ini sebagaimana Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Adapun salah satu wujud regulasi ini yaitu pelatihan untuk petani dalam menerapkan budidaya sawit yang ramah lingkungan. “Selain itu, kita juga tetap melakukan evaluasi dan monitoring dan melibatkan banyak stakeholder, baik itu petani, pelaku sawit, dan 20 Pemerintah Provinsi penghasil sawit dalam memenuhi regulasi tersebut,” lanjut Edy.
Ia melanjutkan bahwa pemerintah daerah akan didorong untuk terus memberdayakan kelapa sawit secara berkelanjutan. “Ini untuk bekal anak cucu kita, praktik berkelanjutan itu harus terus dilakukan. Ini juga memungkinkan kelapa sawit bisa terus berjaya,” sambung dia.
Oleh karena itu, pihaknya ke depan akan merevisi regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Beleid ini akan mencantumkan sektor hilir dan memperkuatnya dengan bersinergi antara kementerian dan lembaga, termasuk menerapkan prinsip transparansi.
Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal, menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung pemberdayaan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa sejauh ini, BPDPKS telah menyalurkan dana kepada sejumlah sektor untuk menerapkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Adapun program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit yang dikelola masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi mereka.
“Solusi yang ditawarkan BPDPKS melalui pemberian dana pendampingan untuk peremajaan dengan memanfaatkan pungutan dari ekspor sawit,” kata Achmad.
Ia mencatat bahwa dalam program PSR, petani harus memperhatikan aspek legalitas lahan. Selain itu, untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program harus memiliki sertifikasi ISPO pada panen pertama.
Berangkat dari itu, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi menambahkan bahwa peran petani sangatlah penting bagi pengembangan kelapa sawit ke depannya.
Namun, kata Tofan, ada tantangan yang akan menghantui, termasuk regulasi dan penerapan praktik berkelanjutan.
Perihal regulasi, tak semua petani bisa memenuhi regulasi yang telah ditetapkan meski perbaikan pengelolaan kebun terus berjalan. Sementara itu, perihal praktik berkelanjutan, hal ini mesti gencar disosialisasikan kepada para petani agar pemberdayaan kelapa sawit ramah lingkungan.
Di Indonesia, dorongan praktik berkelanjutan itu masuk dalam penerapan ISPO, di mana pemberdayaan kelapa sawit rakyat harus ramah lingkungan dan ini wajib. Selain itu, ia menambahkan bahwa “Perbaikan kelembagaan petani mesti dilakukan dan kita juga perlu terus memperbaiki tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, ke depannya industri kelapa sawit ada di tangan petani.”
