Channel9.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta Pemda memahami secara menyeluruh arahan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terutama pada aspek krusial.
“Pertama soal waktu. Kedua terkait master plan. Ketiga jika ada perubahan. Ini harus benar-benar menjadi perhatian karena merupakan titik krusial,” ujarnya dalam rapat bersama Wakil Menteri PU yang membahas progres pembangunan kawasan tersebut melalui Zoom Meeting, Jumat (10/4/2026).
Sinkronisasi Tahapan dan Kebijakan
Ribka menegaskan agar Pemda menyelaraskan langkah dengan kebijakan serta tahapan yang ditetapkan Kementerian PU. Ia juga meminta seluruh pihak menjalankan setiap proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Pak Kadis, mohon ikuti tahapan teknis yang diminta Ibu Wamen PU dengan sangat baik,” tegasnya.
Percepatan Penetapan Lokasi Strategis
Ribka juga mendesak Pemda segera menyepakati lokasi pembangunan gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ia menilai kepastian lokasi menjadi kunci agar tahapan pembangunan berjalan tepat waktu dan sejalan dengan perencanaan serta penganggaran.
“Pak Sekda dan Pak Gubernur harus menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan DPR Papua Pegunungan,” ujarnya.
Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pihaknya telah menyelesaikan desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan pada Desember 2025. Ia menekankan pentingnya koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran.
“Kami menyusun dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebelumnya, lalu Direktorat Jenderal Cipta Karya menindaklanjuti bersama Kemendagri dan Pemprov,” jelasnya.
Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat tersebut, antara lain Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Indah Widi Hapsari, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.
