Channel9.id-Jakarta. Peretas dengan sebutan Bjorka mengancam akan meretas dokumen rahasia Presiden Indonesia.
“Kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia,” tulis Bjorka pada saluran Telegram Bjorkanism, yang disebarkan oleh akun Twitter Dark Tracer, dikutip Sabtu (10/9).
Untuk diketahui, Bjorka merupakan aktor yang meretas dan menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar asal Indonesia. Adapun data yang bocor ini meliputi Nomor Induk Keluarga (NIK), nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Melihat bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons kasus tersebut—di mana Kominfo meminta peretas untuk tak menyerang, Bjorka menyebutnya bodoh.
Perihal dokumen presiden yang ditargetkan, belum jelas siapa presiden yang dimaksud—petahana atau mantan petahana. Adapun tangkapan layar Dark Tracer menunjukkan bahwa dokumen rahasia presiden itu berukuran 189 MB. Setelah di-compressed menjadi 40 MB. Data ini berisikan 679.180 dokumen. Dokumen ini merupakan hasil rampasan per September 2022.
“Berisi surat transaksi juga dokumen yang dikirim ke presiden, termasuk kumpulan surat yang dikirim Badan Intelijen Negara (BIN) yang berlabel rahasia,” tulis keterangan dokumen tersebut.
Akun Dark Tracer juga telah memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database kewarganeraan Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak tahun 2020, mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome, namun Telkom membantahnya. Lalu Bjorka juga menjual 105 juta data penduduk Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Teranyar, mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia
Merespons hal itu, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah yang menyebut bahwa dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden RI telah bocor. Dia menyatakan kabar dokumen BIN dibobol adalah kabar bohong (hoax).
Dia menekankan bahwa penanganan dokumen BIN dilakukan secara aman. Dia menegaskan surat untuk Presiden juga diberi pengaman khusus. “Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor,” tegasnya.
