Channel9.id – Jakarta. Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (Pergubi) menyampaikan sikap atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis polisi pada Kamis (28/8/2025). Pergubi menegaskan, peristiwa tersebut menimbulkan keresahan luas dan menjadi momentum untuk menegakkan keadilan serta menjaga marwah bangsa.
Ketua Umum Pergubi Gimbal Doloksaribu mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang perampasan aset koruptor. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta diberi mandat khusus untuk mengimplementasikan aturan itu dan melaporkan dana yang berhasil dirampas kepada publik.
“Kami menuntut agar dana hasil rampasan dipergunakan untuk meringankan pajak rakyat Indonesia serta menghukum koruptor seberat-beratnya hingga hukuman tembak mati, karena Indonesia berada dalam kondisi darurat korupsi,” ujar Gimbal dalam siaran persnya, Minggu (31/8/2025).
Pergubi juga meminta Presiden mencabut segala bentuk pengampunan atau keringanan hukuman terhadap koruptor. Menurut Gimbal, langkah itu penting untuk menjaga integritas hukum dan keadilan sosial.
“Kami menilai pemberian tanda kehormatan, bintang jasa, atau anugerah kepada pihak yang dianggap publik tidak layak menimbulkan keresahan. Karena itu, penghargaan semacam itu harus ditinjau ulang dan ditarik kembali demi menjaga keluhuran makna penghargaan negara,” katanya.
Pergubi turut mendesak partai politik menarik dan memberhentikan anggotanya yang kebijakan atau pernyataannya terbukti menyakiti hati rakyat. Pergubi juga meminta Presiden memangkas 50 persen fasilitas dan pendapatan pejabat publik agar hidup sederhana.
“Kami mengimbau mahasiswa dan buruh untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi dengan sekeras-kerasnya, namun tetap menghindari tindakan anarkis serta tidak membiarkan diri digiring ke isu-isu SARA yang dapat memecah belah bangsa,” ucap Gimbal.
Pergubi juga mendorong Presiden Prabowo Subianto agar menyampaikan orasi, pidato, dan pernyataan dengan bijak, tenang, dan berlandaskan bukti nyata. Menurut Pergubi, komunikasi pemimpin harus menumbuhkan kepercayaan publik, bukan sebaliknya.
“Setelah semua situasi terkendali dan mereda, kami DPP Pergubi siap diajak Bapak Presiden untuk berdialog dan merancang aksi-aksi program nyata yang berkontribusi bagi kemajuan dan pemerataan ekonomi rakyat di Indonesia,” tutur Gimbal.
HT
