Channel9.id – Jakarta. Kapolri memerintahkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri turun ke lapangan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi.
Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Harun Al Rasyid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022), mengatakan dirinya memimpin langsung kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Pihaknya mendapat tugas langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan pupuk bersubsidi tersebut di lapangan agar tidak terjadi penyelewengan.
Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dibentuk di bawah Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang beranggotakan mantan pegawai KPK yang diterima sebagai ASN Polri.
Baca juga: Sindikat Mafia Pupuk Bersubsidi Buat Data Fiktif Penerima
Harun menjelaskan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri turun ke Provinsi Jawa Timur. Serangkaian kegiatan dilakukan bersama Polda Jawa Timur serta Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dimulai Rabu 23 Maret 2022.
Adapun kegiatan yang dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi distribusi pupuk dari PT Petrokimia Gresik, disributor, kios/pengecer hingga ke kelompok tani.
Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi.
Menurut Harun, langkah-langkah Satgasus Pencegahan Korupsi Polri dalam mencegah penyelewengan pupuk bersubsidi dimulai dengan menelusuri dan mengurai permasalahan di lapangan dari hulu hingga hilir guna melihat hubungan kerja dan alurnya seperti apa.
Tidak hanya itu, menurut Harun, Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri juga akan mencermati dan meneliti data-data yang diajukan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK).
E-RDKK merupakan pengajuan dari Gapoktan ke dinas pertanian kabupaten/kota untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Tujuannya untuk menghindari manipulasi.
