Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara Polri Brigjen Umar Effendi menyampaikan, Pilkada di masa Pandemi Covid-19, memiliki banyak masalah yang sangat kompleks.
Dia menjelaskan, sebelum kampanye Pilkada saja, banyak kasus Covid-19 seperti penyalahgunaan bantuan sosial yang dijadikan sebagai bahan politisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Umar, di masa kampanye, isu itu akan kembali dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan. Umar khawatir hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat. Untuk itu, Umar meminta masyarakat lebih bijak dalam menanggapinya.
“Covid ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan Pilkada. Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan. Tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari,” kata Umar dalam diskusi virtual bertajuk Menjaga NKRI di Tengah Politisasi Penanggulangan Pandemi Covid-19, Kamis (3/9).
Selain itu, isu lain yang rentan dipolitisasi yakni penambahan pasien sekaligus klaster baru Covid-19 dan pro dan kontra sistem pembelajaran siswa di rumah.
“Ini juga menjadi bahan politisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah,” katanya.
Tak kalah berbahaya, isu soal hoaks di masa pandemi. Sejumlah hal tersebut perlu diantisipasi.
“Kemudian yang tidak kalah penting untuk diantisipasi adalah penyebaran hoaks ketika pandemi. Tadi hal yang tidak ada di dalam dunia nyata tapi diberitakan di dunia maya. Menjadi hoaks sehingga terjadi kekisruhan,” katanya.
Umar mengakui, tantangan Pilkada di masa pandemi lebih sulit ketimbang Pilkada biasa. Pada masa seperti sekarang, baik penyelenggara maupun peserta akan menerapkan penyesuaian dengan kondisi sekarang.
Terlebih, perkembangan penularan Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan trennya masih terus naik seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Kendati demikian, Umar yakin Pilkada bisa dilaksanakan dengan baik bila semua pihak patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Semua pihak harus terapkan protokol supaya mencegah terjadinya penularan di tempat umum,” pungkasnya.
(HY)
