Channel9.id – Jakarta. GUSDURian menyayangkan sikap Presiden Jokowi dan DPR RI yang mengabaikan suara publik sebagaimana disuarakan oleh PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah.
Kedua ormas terbesar di Indonesia itu meminta Pilkada 2020 ditunda sampai adanya vaksinasi yang diprediksi bisa didapatkan pada pertengahan 2021 mendatang.
“Sebagai lembaga negara, Pemerintah Pusat dan DPR semestinya melayani rakyat dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersandar pada kepentingan rakyat, bukan golongannya,” kata Koordinator Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, Yogyakarta, Selasa (22/9).
“Baik Pemerintah ataupun DPR masih meletakkan kepentingan politik di atas kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa YANG LEBIH PENTING DARI POLITIK ADALAH KEMANUSIAAN,” ujarnya.
Bagi GUSDURian, makin hari pandemi Covid-19 tidak terkendali. Namun, pemerintah dan DPR memutuskan tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.
“DPR berdalih adanya peraturan dan sanksi hukum membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilangsungkan. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi untuk tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga hak konstitusi rakyat,” kata Alissa.
GUSDURian menilai, sikap pemerintah dan DPR menunjukkan keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut 9.000 lebih nyawa. Lebih dari 100 dokter meninggal dalam perjuangan melawan wabah ini (per 21 September). Alissa pun mengutip pernyataan Gus Dur.
“Situasi seperti ini mengingatkan kita pada pernyataan Gus Dur bahwa.: kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya mecapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa,” katanya.
Di samping itu, GUSDURian meminta partai politik ataupun calon kepada daerah untuk mempertimbangkan ulang perhelatan Pilkada 2020 demi menunjukkan kepeduliannya pada kesehatan warganya.
“Tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga, apalagi hanya soal perebutan kekuasaan. Hal ini membuktikan kelayakan seorang calon kepala daerah yang berjuang demi kemaslahatan rakyat,” ujarnya.
Kemudian, meminta Komisi Pemilihan Umum untuk berkoordinasi dengan ahli epidemiologi guna mendapatkan saran yang objektif dan ilmiah serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga.
“Hasil tersebut menjadi masukan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan bagi Pemerintah Pusat dan DPR-RI untuk pelaksanaan Pilkada 2020,” lanjutnya.
Alissa pun mengajak seluruh penggerak Jaringan GUSDURian di seluruh dunia untuk melakukan edukasi pencegahan Covid-19, dimulai dari keluarga terdekat. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum akan berakhir sampai vaksin yang efektif berhasil ditemukan.
“Terakhir mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk jaga diri dan jaga jarak demi mencegah semakin banyaknya warga yang tertular virus mematikan ini. Apabila Pemerintah dan DPR-RI masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, warga diharap memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan kerumunan,” ujarnya.
(HY)
