Channel9.id, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan peta jalan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa mayoritas target akan dicapai melalui renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Renovasi dua juta rumah akan dimulai tahun depan dengan alokasi anggaran sekitar Rp43 triliun,” ujar Fahri, dikutip Senin (11/8/2025).
Program BSPS ini akan menyasar masyarakat yang sudah memiliki rumah, terutama di wilayah pedesaan, namun memerlukan renovasi agar layak huni. Sementara itu, sisa target sebanyak 1 juta unit akan dipenuhi melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, khususnya untuk penataan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.
Selain renovasi dan kemitraan swasta, PKP juga akan melakukan penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal. Target awal mencakup sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan rencana pengurangan backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai 20 juta unit.
Fahri menekankan bahwa kebijakan subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada pengendalian harga dan zonasi tanah, bukan hanya pemberian kredit.
“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara bisa memastikan pembangunan rumah untuk kepentingan publik, bukan sekadar orientasi keuntungan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara serta skema sewa jangka panjang.
Fahri optimistis strategi ini akan menciptakan efek berganda, mulai dari mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan investasi swasta.
“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga memberi kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
