Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Setditjen Dikti) Kemendikbud harus dapat menyebarkan contoh positif demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Karena itu, Plt Dirjen Dikti Nizam mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) Setditjen Dikti harus menjadi pelopor dalam memberantas korupsi di dunia pendidikan. ASN yang bekerja di dunia pendidikan harus memberi contoh yang baik pada peserta didik.
“Tanggung jawab kita untuk menjadi yang terdepan menjadi teladan, dan di dalam menjauhkan dari korupsi,” ujar Nizam dalam keterangannya, Kamis (16/7).
Selanjutnya, Nizam menyebutkan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu ancaman bagi setiap instansi, terutama dalam tubuh pemerintahan.
Menurutnya, dibutuhkan keberanian untuk memberantas KKN. Saat ini, Indonesia berada di urutan keempat dalam Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara 2019. Oleh karena itu, Nizam bertekad untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama pada pelayanan publik di Ditjen Dikti. Salah satu caranya adalah dengan menunjuk agen perubahan pada setiap lini di Ditjen Dikti.
“Agen perubahan nantinya tidak hanya tut wuri handayani tapi juga ing ngarso sung tulodo. Artinya mereka akan menjadi teladan, terutama dalam hal antikorupsi,” kata Nizam
Nizam mengibaratkan korupsi seperti sebuah virus yang perlu dicegah dengan berbagai upaya. Menurutnya, jika virus Covid-19 bisa dicegah dengan menggunakan masker, maka korupsi juga perlu dicegah dengan berbagai upaya preventif.
“Pelayanan yang bersifat tatap muka rawan terhadap gratifikasi. Oleh karena itu pelayanan online di Ditjen Dikti bisa menjadi salah satu upaya preventif untuk menghindari virus korupsi,” katanya.
(HY)
