Channel9.id – Jakarta. Polisi mencegat ratusan pelajar di sejumlah titik yang hendak mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
“Setidaknya di jam 8.30 tadi ada 120 pelajar yang disekat, dicegah, dijaga, dilindungi, ya jadi niatnya itu untuk melindungi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).
“Kenapa 120 pelajar ini dicegah, karena mereka mau bergerak ke sini ke Gedung DPR/MPR RI untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demonstrasi,” sambungnya.
Ade Art merincikan, Polres Metro Bekasi menyekat sebanyak 48 pelajar. Mereka berasal dari Kabupaten Bekasi, Indramayu, hingga Cirebon.
Kemudian Polres Metro Tangerang Kota menyekat 11 pelajar asal Serang, Polres Metro Bekasi Kota menyekat 29 pelajar asal Cirebon dan Purwakarta.
Lalu, Polres Metro Depok menyekat tujuh pelajar asal Depok dan Polres Metro Jakarta Pusat menyekat 25 pelajar asal Indramayu serta Cianjur.
Ade Ary menyebut dari hasil pendalaman sementara, ratusan pelajar ini mendapat ajakan ikut aksi demo di depan Gedung DPR ini dari media sosial.
“Mereka sebagian berseragam, tidak izin orang tuanya, bolos dan ini jam pelajaran. Ini menjadi keprihatinan dan perhatian kita bersama,” ujarnya.
Aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) hari ini digelar oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB). Aksi rencananya akan dimulai sekitar pukul 10.0O WIB, di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.
Selain Jakarta, aksi serentak juga akan digelar di kota industri dan provinsi besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Banda Aceh, Bandar Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Ambon, Ternate, dan Jayapura.
Para buruh membawa enam tuntutan dalam aksi ini. Pertama, mereka mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10 persen. Kelompok buruh juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Kemudian, menuntut didorongnya reformasi pajak. Sebab, menurut dia, sistem pajak saat ini telah memberatkan buruh dan rakyat.
Aksi buruh juga menuntut mendesak pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang memenangkan gugatan buruh.
Selain itu, buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Pemilu.
Bersamaan dengan itu, sebanyak 4.531 personel gabungan rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh hari ini.
Baca juga: Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR Hari Ini, Berikut Isi Tuntutannya
HT
