Channel9.id – Jakarta. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy menegaskan bahwa partainya mendukung wacana pengguliran hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Romi mengatakan sikap itu diputuskan berdasarkan hasil rapat para ketua umum partai pengusung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Sabtu (25/2/2024). Rapat itu memutuskan bahwa PPP bersama PDIP akan solid mendukung hak angket di awal masa sidang DPR 5 Maret mendatang.
“PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti,” kata Romy melalui keterangan tertulis, Rabu (29/2/2024).
Ia menilai hak angket di DPR perlu dilakukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai dugaan kecurangan pemilu yang belakangan ini dibicarakan. Ia pun meminta semua pihak tidak alergi dengan proses hak angket yang akan bergulir.
“Hak ini diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yg muncul. Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini,” jelas Romy.
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, itu juga mengatakan bahwa PPP mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Lagipula, kata Romy, PPP memang memiliki pengalaman di luar pemerintah.
“Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP. Karenanya PPP saat ini konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret 2024,” tuturnya.
Wacana menggulirkan hak angket di DPR pertama kali digaungkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mengajak partai-partai koalisi pengusungnya dan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sejauh ini, sudah ada tiga partai dari kubu AMIN yang menyatakan siap mendukung pengguliran hak angket di DPR terkai kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai itu di antaranya Partai NasDem, PKB, dan PKS.
Bila ditotal, fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 314. Rinciannya, 128 kursi milik PDIP, 59 kursi Fraksi NasDem, 58 kursi PKB, 50 kursi milik PKS, dan 19 kursi PPP.
Di sisi lain, pihak yang menolak wacana hak angket dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran mencapai 261. Rinciannya, 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi Demokrat, dan 44 kursi milik PAN.
Sementara, hak angket paling sedikit harus diusulkan 25 anggota dewan yang berasal lebih dari satu fraksi. Jika sesuai rencana, hak angket baru bisa digulirkan pada pembukaan masa sidang 5 Maret mendatang.
Baca juga: Sandiaga Nyatakan Siap Masuk Pemerintahan Selanjutnya, Begini Kata PPP
HT
