Channel9.id – Aceh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memastikan ketersediaan lahan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyatakan kesiapan mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) apabila langkah itu diperlukan demi percepatan pembangunan huntara.
Pernyataan tersebut muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa ketersediaan lahan dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan huntara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat siap membangun hunian, namun penyediaan lahan sering kali tersendat.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” kata Suharyanto dalam paparannya saat raoat koordinasi penanganan bencana, di Aceh, Minggu (7/12/2025).
Menanggapi laporan itu, Prabowo menegaskan bahwa negara harus bertindak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta seluruh tingkatan pemerintahan dan kementerian terkait segera berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan lahan.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Ia menekankan kembali bahwa kebutuhan rakyat menjadi prioritas tertinggi dalam penyediaan lahan. Prabowo membuka opsi pencabutan sementara HGU demi mempercepat pembangunan huntara.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” jelas Prabowo.
Kepala BNPB kemudian menjelaskan huntara dirancang untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak dibanding tenda-tenda darurat. Setiap unit akan diperuntukkan bagi satu keluarga dan dibangun dengan standar tertentu.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.
Prabowo menanyakan biaya pembangunan huntara dalam rapat tersebut. Ia ingin memastikan efisiensi anggaran sekaligus kualitas tempat tinggal bagi warga terdampak bencana.
BNPB menyampaikan bahwa huntara direncanakan digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun durasinya bisa lebih lama jika penyediaan lahan untuk hunian tetap terkendala.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB juga menyampaikan bahwa percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan melibatkan Satgas TNI–Polri. Pengalaman di Lewotobi menunjukkan bahwa ribuan keluarga dapat direlokasi dalam waktu enam bulan.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo pun merespons dengan meminta agar proses serupa bisa dilakukan lebih cepat. Ia menegaskan bahwa waktu pembangunan harus dipersingkat bila memungkinkan.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
“Siap, Pak Presiden. Lebih cepat,” jawab Suharyanto.
HT
