Channel9.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPR, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Kabar ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melaporkan perkembangan penyusunan dokumen RAPBN 2026 kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan finalisasi Nota Keuangan serta RAPBN 2026. Sesuai jadwal, Bapak Presiden akan memaparkan langsung kepada DPR pada 15 Agustus,” ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani memaparkan sejumlah fokus utama RAPBN 2026. Anggaran diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo, mulai dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, layanan kesehatan gratis, pembangunan sekolah, hingga proyek infrastruktur jalan dan ketahanan pangan.
Selain itu, anggaran juga akan difokuskan pada peningkatan kapasitas lahan, pembangunan irigasi dan bendungan, serta penguatan sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan pengembangan pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, serta digitalisasi sekolah, sementara pendidikan tinggi, riset, dan teknologi turut masuk dalam alokasi strategis.
Sri Mulyani menegaskan, Presiden juga memberikan arahan khusus terkait pengelolaan fiskal. Reformasi perpajakan tetap menjadi prioritas agar penerimaan negara terjaga, sedangkan belanja negara akan diarahkan ke sektor-sektor produktif. Defisit anggaran, kata dia, akan dijaga agar tetap sehat guna mempertahankan kepercayaan pasar.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit dalam kisaran yang membuat kepercayaan pasar terjaga, ekonomi berjalan stabil, serta peran APBN sebagai penopang pertumbuhan ekonomi tetap efektif,” jelasnya.
Terkait RAPBN 2026, Sri Mulyani memilih untuk tidak mengungkap detail lebih jauh dan menyerahkan penyampaian resmi kepada Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan.
Selain pembahasan RAPBN 2026, Sri Mulyani juga melaporkan perkembangan APBN tahun berjalan. Ia menyebut laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2024 sedang dibahas bersama DPR dan diharapkan sesuai dengan hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk tahun 2025, pemerintah memperkirakan defisit APBN akan berada di level 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Outlook APBN 2025 menunjukkan defisit 2,78% dari PDB, seimbang antara penerimaan dan belanja negara,” kata Sri Mulyani.
