Channel9.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana hasil pengembalian kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit (CPO) akan diarahkan untuk membiayai program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Menurutnya, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai sektor.
“Rp13 triliun ini bisa digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah atau membangun sekitar 600 kampung nelayan,” ujar Prabowo saat menghadiri penyerahan simbolis uang pengganti di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan program pembangunan 1.100 kampung nelayan hingga akhir 2026, dengan nilai investasi sekitar Rp22 miliar per desa. Setiap kampung nelayan, katanya, dapat menampung sekitar 2.000 keluarga atau 5.000 jiwa, yang berarti proyek ini akan memberi manfaat langsung bagi lebih dari 5 juta warga pesisir.
“Ini bagian dari upaya kita untuk memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat, bukan hanya tersimpan di segelintir tangan,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya akuntabilitas di sektor sumber daya alam. Ia menilai praktik penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
“Penyelewengan di sektor sawit ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga rakyat kecil. Saat rakyat kesulitan membeli minyak goreng, hasil bumi kita malah diekspor ke luar negeri. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan dana hasil tindak pidana korupsi ke kas negara. Ia menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang bekerja dengan gigih. Pemulihan dana ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan,” kata Prabowo.
Menurut Kepala Negara, pemulihan aset dari kasus korupsi seperti ini akan menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi program-program prioritas pemerintah, terutama dalam membangun ekonomi rakyat berbasis sektor produktif seperti pendidikan, perikanan, dan pemberdayaan desa pesisir.
