Channel9.id, Sentul. Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 untuk menyampaikan pesan tegas kepada ribuan kepala daerah dan pejabat pusat: jabatan publik adalah amanah pengabdian, bukan ruang kepentingan pribadi.
Di hadapan perwakilan pemerintah dari seluruh Indonesia, Prabowo menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan hanya lahir dari kerja nyata untuk rakyat.
“Rakyat kita mendambakan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Kita ada di sini untuk mengabdi,” ujar Prabowo dalam Rakornas di Sentul, Senin (2/2/2026).
Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, hingga unsur TNI-Polri. Bagi Prabowo, momentum itu menjadi kesempatan langka karena hampir seluruh struktur pemerintahan hadir dalam satu ruangan.
“Saya merasa terhormat bisa bertatap muka dengan hampir seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Melihat semangat saudara-saudara, hati saya bergetar. Kalau semangat ini datang dari hati, masa depan bangsa kita aman,” katanya.
Dalam arahannya, Presiden menilai pemerintah daerah memegang peran paling dekat dengan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal.
Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak pada rutinitas birokrasi, melainkan memahami betul tanggung jawab moral sebagai pelayan rakyat.
“Sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, kita harus paham benar tugas kita sebagai pimpinan rakyat,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi sinyal agar sinkronisasi program pusat–daerah tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Selain isu tata kelola, Prabowo juga menyinggung dinamika global. Ia menilai Indonesia tidak boleh naif menghadapi relasi internasional, terutama ketika sejumlah negara besar kerap mengampanyekan demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi tidak konsisten dalam praktik.
“Kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti sejarah kita. Dunia tidak selalu seindah teori yang diajarkan,” ujarnya.
Menurut dia, pengalaman panjang penjajahan dan intervensi asing harus menjadi pelajaran agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan kebijakan, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Sejarah sebagai Pengingat
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga memori sejarah perjuangan bangsa. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan situs-situs bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan.
“Bangsa yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Negara ini dibangun dengan darah, keringat, dan air mata rakyat,” katanya.
Pesan tersebut, menurutnya, relevan untuk membangun kesadaran generasi muda sekaligus memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi.
Rakornas 2026 menjadi ajang konsolidasi besar pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan kolaborasi lintas level birokrasi menjadi kunci percepatan agenda strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
Bagi Prabowo, fondasi utamanya tetap sederhana: kepemimpinan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
“Mudah diucapkan, tetapi harus kita buktikan. Kita ada untuk berbakti kepada rakyat,” pungkasnya.
