Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa ketersediaan lahan dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama percepatan pembangunan huntara. Pemerintah pusat disebut sudah siap membangun apabila lahan sudah ditetapkan.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya, dilihat dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/12/2025).
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus segera menemukan solusi. Ia menyebut koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga teknis harus dipercepat.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kebutuhan warga merupakan prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara HGU jika langkah itu dibutuhkan.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan bahwa huntara dirancang sebagai hunian yang lebih layak dibandingkan tenda pengungsian. Setiap unit akan ditempati satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.
Prabowo kemudian meminta penjelasan mengenai perkiraan biaya pembangunan setiap unit. Ia juga menanyakan detail fasilitas yang akan disediakan.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.
“Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto.
“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga itu cukup efisien untuk kebutuhan darurat.
BNPB juga menyampaikan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun masa tinggal dapat lebih lama jika penyediaan lahan untuk huntap terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB menambahkan bahwa percepatan pembangunan dapat dibantu Satgas TNI–Polri sesuai pengalaman sebelumnya. Mereka menyebut pengerahan pasukan dapat mempercepat pengerjaan ribuan unit.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo meminta agar proses tersebut bisa dilakukan lebih cepat dari contoh sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya efisiensi waktu di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
Baca juga: Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut untuk Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
HT
