Channel9.id, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik pemangkasan belanja negara yang tidak efisien. Dalam siaran Presiden Prabowo Menjawab, ia menegaskan langkah ini menjadi cara utama menyelamatkan uang rakyat dari potensi korupsi.
Prabowo menyatakan pemerintah menghemat Rp308 triliun pada tahap awal efisiensi. Ia menilai, tanpa pemangkasan, dana tersebut berpotensi disalahgunakan.
“Pada tahap awal, kami menghemat Rp308 triliun dari belanja pemerintah pusat. Jika tidak dipotong, dana ini berisiko mengarah pada korupsi,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah memangkas berbagai pengeluaran yang tidak prioritas dan cenderung boros.
Soroti Ketidakefisienan Ekonomi
Prabowo mengaitkan kebijakan ini dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mengukur efisiensi investasi. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka 6,5, lebih tinggi dibanding Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6).
Menurutnya, angka itu menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan APBN mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar US$230 miliar, ia memperkirakan tingkat inefisiensi mencapai 30 persen atau sekitar US$75 miliar.
“Artinya, kita sekitar 30 persen kurang efisien dibanding negara lain. Nilainya bisa mencapai US$75 miliar,” jelasnya.
Fokus Pangkas Belanja Tidak Prioritas
Prabowo menilai pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan efisiensi. Ia menargetkan penghematan dari belanja rutin yang tidak esensial.
Pemerintah memangkas anggaran kegiatan seremonial, alat tulis kantor, serta rapat dan seminar di luar kantor.
Ia juga menyoroti kebiasaan instansi yang rutin membeli komputer dan perlengkapan kantor tanpa kebutuhan mendesak.
Selain itu, ia mengkritik maraknya kegiatan kajian yang tidak menyentuh persoalan utama, seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Dorong Pola Kerja Lebih Efisien
Prabowo menekankan pentingnya efisiensi untuk menghadapi potensi krisis global. Ia mendorong pemerintah mengatur ulang pola kerja dan konsumsi.
Ia mencontohkan kebijakan di beberapa negara yang mengurangi hari kerja dan menerapkan sistem kerja dari rumah.
“Beberapa negara mengurangi hari kerja menjadi empat hari. Kita juga bisa terapkan kerja dari rumah seperti saat pandemi,” ujarnya.
Ia menilai hingga 75 persen pegawai dapat bekerja dari rumah untuk meningkatkan efisiensi.
