Channel9.id-Jakarta. Presiden RI Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi tindak kegiatan ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat (shadow economy) hingga kejahatan siber yang merusak stabilitas sistem keuangan. “Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi,” ujar Jokowi, dalam rapat koordinasi tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kamis, 14 Januari 2021.
Selain mengantisipasi munculnya tren-tren kejahatan baru di bidang ekonomi dan keuangan, Presiden meminta PPATK terus mengoptimalkan pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK juga harus terus mengawal pengisian posisi-posisi strategis di lembaga negara dengan aktif menelusuri rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan riwayat transaksi keuangan calon tersebut bersih.
“Tidak hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” kata Jokowi.
Presiden menekankan bahwa pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi dalam jumlah besar pada tahun ini. “Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” ujarnya.
