Channel9.id – Jakarta. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pelaksanaan agenda pengentasan kelaparan dan kemiskinan global. Program itu kini menjadi bagian dari inisiatif Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan yang dibentuk dalam KTT G20 pada November 2024.
“Kebijakan pemberian makan di sekolah yang dijalankan pemerintahan Presiden Subianto, yang patut diakui, kini menjadi bagian dari percepatan implementasi aliansi tersebut,” kata Lula da Silva dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Lula menekankan pentingnya kerja sama antara Brasil dan Indonesia dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Ia mengatakan kedua negara berkomitmen menjaga kemandirian tanpa bergantung pada satu kekuatan global.
“Kami tidak menginginkan perang dingin baru. Kami menginginkan perdagangan bebas,” ujarnya.
Ia juga menyebut kedua negara tengah menjajaki kemungkinan perdagangan dengan menggunakan mata uang masing-masing. Menurut Lula, perubahan tersebut diperlukan agar hubungan ekonomi tidak bergantung pada pihak tertentu.
“Kita menginginkan multilateralisme, bukan unilateralisme. Demokrasi perdagangan, bukan proteksionisme,” tuturnya.
Lula menyatakan, baik dirinya maupun Prabowo memiliki visi yang sama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menambahkan, semangat itu menjadi alasan rakyat memilih mereka sebagai pemimpin.
Dalam kesempatan itu, Lula yang akan berusia 80 tahun pada tahun ini, menyebut masih memiliki energi untuk kembali maju dalam pemilihan presiden Brasil. Ia menyampaikan niat itu kepada Prabowo sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan bilateral.
“Saya siap mencalonkan diri lagi dan memastikan hubungan Indonesia dan Brasil menjadi hubungan yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan program MBG telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga 20 Oktober 2025. Program prioritas pemerintahan Prabowo itu melibatkan sekitar 12.500 dapur komunitas.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menuai sorotan. Sejumlah laporan dari daerah mencatat perbedaan kualitas makanan dan keterlambatan distribusi, terutama di wilayah terpencil. Kasus keracunan massal juga sempat terjadi di beberapa daerah.
Para pengamat gizi menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pengadaan bahan pangan, agar tujuan utama program terpenuhi secara merata.
HT
