Demi kepentingan konversi alam, Presiden Joko Widodo meminta agar kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo, di Taman Nasional Komodo (TNK), di Mnaggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, perlu dibatasi.
“Pulau Komodo lebih ditujukan untuk konvervasi sehingga jumlah kita batasi. Ada kuota, bayarnya mahal. Kalau enggak mampu bayar enggak usah ke sana,”ujar Presiden di Pulau Komodo, NTT, Kamis (11/7).
Presiden juga mengingatkan akan prinsip konservasi dan memperhatikan daya dukung Taman Nasional Komodo agar tidak membahayakan lingkungan alam di sana. Presiden berpandangan bahwa diperlukan pemisahan yang jelas antara zona konservasi dan turisme di kawasan tersebut.
Rencananya, Presiden melanjutkan, kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut akan menerapkan sistem kuota untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan setempat.
“Saya tadi sudah sampaikan ke Kepala Balai untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Ini adalah kawasan konservasi sehingga nanti akan kita buat desain besar, rancangan besar, mana yang untuk turis, mana yang untuk konservasi, mana yang dikuota, mana yang tidak,” tuturnya.
Pemerintah sendiri memberikan dukungan penuh atas pengembangan yang lebih terintegrasi di kawasan Taman Nasional Komodo yang memang ditargetkan bagi wisatawan premium itu. Sejumlah pembenahan fasilitas atau infrastruktur pendukung pariwisata di NTT sedang direncanakan pemerintah.
“Saya kira nanti urusan dermaga mau kita benahi. Urusan fasilitas-fasilitas kecil yang mendukung saya kira nanti semuanya (dibenahi). Itu yang saya sampaikan rancangan besar. Jadi tidak parsial. Termasuk kebutuhan air, itu semuanya tadi sudah kita bicarakan di situ,” tandasnya.
Dari Pulau Rinca, Presiden Joko Widodo dan rombongan langsung menuju dermaga Philemon Labuan Bajo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk meninjau rencana pengembangan pelabuhan tersebut. Kepala Negara menyimak pemaparan yang disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus Purnomo.
Dalam kesempatan itu, Presiden berkeliling melihat kondisi pelabuhan dan sempat menyapa masyarakat dan berfoto bersama.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
