Channel9.id-Jakarta. Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla mengatakan Indonesia sebenarnya sudah sangat siap dalam melakukan deradikalisasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS. Namun, kelemahannya ada pada upaya deradikalisasi yang didominasi oleh TNI dan Polri di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Dalam tanda kutip yang memonopoli deradikalisasi ini, ya polisi dan militer. Tapi kalangan sipil seperti NU, Muhammadiyah, ya dikasih persen, tapi belum ideal,” kata Ulil di Gedung Pengurus Besar Nadlatul Ulama, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
Padahal, kata Ulil, organisasi masyarakat yang paling mengerti perkara deradikalisasi. Hal ini karena deradikalisasi erat hubungannya dengan perubahan cara pandang dan tafsir pada pelaku terorisme.
Dia mengakui peran polisi dan militer tidak bisa dilupakan secara keseluruhan karena soal aspek keamanan dalam kasus ini. Namun, persentasenya lebih kecil ketimbang peran yang harusnya dipegang ormas.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedi mengatakan sebenarnya Indonesia jauh lebih baik dalam deradikalisasi ketimbang negara-negara lain. Hal ini dikarenakan masih banyak aspek kultural Indonesia yang sebenarnya kental dengan Islam moderat. Yang jadi permasalahan dalam perdebatan ini justru lebih ke arah teknis dan pengkajian yang belum dipikirkan.
“Indonesia harus melakukan kajian hati-hati, jangan terburu-buru memutuskan mana. Bahwa ada aspirasi tidak [usah] dipulangkan, kan itu aspirasi. Pemerintah harus berbasi pada data dan konsekuensi,” ujar Ahmad.
Suaedi berpendapat pemerintah tidak bisa memutuskan menolak pemulangan hanya berdasarkan kekhawatiran. Sebab, pada dasarnya ada persoalan hak WNI yang juga harus dipertimbangkan. Misalnya, terkait anak dan istri dari eks simpatisan ISIS.
