Channel9.id-Jakarta. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah Indonesia mendapat sorotan positif di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa. Program ini dipuji karena dianggap berhasil menghubungkan kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan inklusif.
Dalam rangkaian The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16), Indonesia memaparkan pengalaman implementasi MBG dalam acara sampingan bertajuk “From Trade to Table: Leveraging Integrated Trade-Development to Ensure Sustainable and Resilient Food System and Nutrition Programs”, yang digelar pada Kamis, 22 Oktober 2025.
Wakil Menteri Bappenas Febrian Ruddyard menyebut, MBG sebagai wujud strategi pembangunan baru Indonesia yang menempatkan manusia dan ketahanan pangan sebagai inti kebijakan nasional.
“Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi. Program ini memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Febrian, Minggu (26/10).
Ia menambahkan, semangat MBG sejalan dengan tema besar UNCTAD 16 yang menekankan transformasi ekonomi berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. “Pendekatan berbasis permintaan seperti MBG dapat menjadi model bagi negara berkembang lain agar perdagangan berkontribusi terhadap kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan,” jelasnya.
Program MBG dinilai sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan perdagangan bisa menjadi instrumen ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak UMKM dan ekonomi lokal. Pendekatan demand-driven menciptakan permintaan berkelanjutan terhadap bahan pangan lokal dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM — yang pada gilirannya memperkuat rantai pasok nasional.
“Selain sektor pangan, MBG juga memberi efek berganda pada industri pengolahan, konstruksi, keuangan, logistik, hingga teknologi digital,” kata Pungkas Bahjuri Ali, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas.
Menurut data KADIN Indonesia (2023), lebih dari 66 juta pelaku UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya MBG, mereka kini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Program ini bukan hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyoroti sejumlah tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional seperti ketersediaan stok, stabilitas harga, dan peningkatan kapasitas produksi petani serta UMKM. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional dinilai sangat penting untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Acara ini diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, serta menghadirkan sejumlah pembicara internasional, termasuk Ms. Luz Maria de la Mora (UNCTAD), Ms. Braulio Morera (World Economic Forum), Ms. Shannon Howard (World Food Programme), Ms. Afshan Khan (Scaling Up Nutrition Movement), dan Bapak Sarwono (Badan Gizi Nasional).
Forum tersebut menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara untuk membangun sistem pangan global yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga: Momen Ibu Negara Brasil Cicipi Hasil Masakan Dapur MBG di Halim
