Channel9.id, Jakarta. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengajak seluruh anggota organisasinya untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seruan tersebut disampaikan usai dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2025–2030 dalam Kongres III Projo yang digelar pada 1–2 November 2025 di Jakarta.
“Kita bersama-sama mendukung dan memperkuat agar program-program kerakyatan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Budi dalam pidatonya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Budi menjelaskan bahwa setelah sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024, Indonesia kini memasuki era kepemimpinan baru di bawah Prabowo-Gibran. Karena itu, menurutnya, Projo perlu menyesuaikan arah dan strategi organisasi agar tetap relevan dengan tantangan baru yang dihadapi bangsa.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran harus kita kawal karena ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang diinginkan rakyat,” tegasnya.
Salah satu hasil penting Kongres III Projo adalah resolusi untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagai bagian dari langkah transformasi, Budi juga mengumumkan rencana perubahan logo organisasi yang selama ini menampilkan siluet wajah mantan Presiden Jokowi.
“Kita akan memperkuat dukungan terhadap agenda politik Presiden Prabowo. Dalam rangka itu, Projo akan bertransformasi, termasuk kemungkinan mengganti logo,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai perubahan logo akan diambil dalam forum kongres tersebut, dengan alasan agar identitas organisasi tidak terkesan mengkultuskan individu. Meski begitu, Budi menegaskan nama Projo tidak akan berubah dan membantah anggapan bahwa Projo merupakan singkatan dari “Pro Jokowi”.
“Projo bukan singkatan. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ‘negeri’ dan dari bahasa Jawa Kawi yang berarti ‘rakyat’. Jadi, kaum Projo adalah mereka yang mencintai negara dan rakyatnya,” jelas Budi.
Budi juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui langkah perubahan dan transformasi organisasi tersebut. Menurutnya, Projo perlu beradaptasi menghadapi situasi politik dan geopolitik global yang semakin kompleks.
“[Presiden Jokowi] sudah sepakat. Projo harus bertransformasi karena kita menghadapi tantangan baru—baik dari sisi politik global maupun nasional—dan hal ini menuntut persatuan nasional yang kuat,” ujarnya.
